Panggil Disdik Jakarta, Pramono Minta Penyaluran KJP Diselesaikan Pekan Ini

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko untuk membahas adanya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang belum cair.

"Hari ini saya secara khusus memanggil Kepala Dinas Pendidikan," kata Pramono di Jakarta, Rabu, 9 April 2025.

Dia mengatakan, informasi yang dia dapatkan, proses administrasinya belum selesai. "Dan saya meminta dan saya telepon sendiri kepada dirut Bank DKI untuk segera diselesaikan," katanya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung (dok. istimewa)

Photo :
  • VIVA.co.id/Fajar Ramadhan

Pramono mengatakan, dia sudah meminta agar penyaluran KJP ini dapat diselesaikan pada minggu ini sebab banyak anak-anak yang membutuhkan dana untuk pendidikannya.

"Karena KJP ini ditunggu bagi masyarakat yang tidak mampu, yang memang sangat membutuhkan untuk pendidikan anak dan keluarganya. Saya minta untuk diselesaikan dalam minggu ini," kata Pramono.

Sebelumnya, sebanyak 95.996 peserta didik yang sempat dicabut mendapatkan KJP Plus pada 2024 akan diaktifkan kembali oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. 

"Pertama, dari 95.996 siswa yang kembali mendaftar ulang di tahap satu 2025, yang tahap duanya sempat dibatalkan pada tahun 2024, Insya Allah akan kembali aktif dan disetujui," kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana.

Giliran Finlandia Siap Akui Negara Palestina

Ia mengatakan waktu realisasi pindah buku saat ini sedang diperjuangkan dan dalam proses administrasi di internal Pemprov DKI. Jika sudah diteken Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kata dia, pindah buku atau dana cair bisa dilakukan pada akhir bulan Maret 2025. (Ant)

Dapat Abolisi dari Prabowo, Tom Lembong ke Anies: Tuhan Bekerja dengan Cara Tak Terduga
Presiden AS Donald Trump.

Tarif Impor Baru Trump Berlaku per 7 Agustus

Tarif akan efektif pada 7 Agustus guna memberikan waktu yang cukup bagi Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk mengubah sistem yang diperlukan.

img_title
VIVA.co.id
2 Agustus 2025