Pramono Akan Benahi Sistem Parkir di Jakarta: 15 Tahun Tidak Pernah Berubah

Jakarta, VIVA – Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bakal membenahi sistem perparkiran di wilayah Jakarta yang belakangan ini menjadi sorotan dengan kentalnya aksi premanisme yang mengiringinya.

“Memang perpakiran juga akan kita lakukan pembenahan,” ujar Pramono kepada wartawan, Selasa, 20 Mei 2025.

Dia menilai pembenahan soal sistem perparkiran itu perlu dilakukan karena sudah belasan tahun tidak ada perubahan di Jakarta soal parkir liar. “Parkir di Jakarta ini sudah 15 tahun tidak pernah berubah,” ujar Pramono.

Sistem perparkiran di Jakarta hingga saat ini dinilai masih semrawut mengingat banyaknya lokasi yang dikuasai oleh preman, bahkan anggota organisasi masyarakat (ormas).

Hal tersebut mengakibatkan kebocoran pemasukan karena parkir liar yang menggunakan pembayaran tunai tidak masuk ke pemasukan daerah.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Dimaz Raditya, menyarankan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perparkiran di Jakarta dilelang ke pihak swasta jika tak bisa diubah.

Dimaz meyakini bila UPT parkir dikelola oleh pihak swasta bisa menjadi lebih baik dan juga optimal sehingga kebocoran dana bisa dicegah

Hal ini disampaikan dia usai rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama jajaran UPT Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang membahas permasalahan pengelolaan parkir di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2025, yang turut dihadiri anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta Sutikno dan Anggota Komisi C Lukmanul Hakim dari Partai Amanat Nasional (PAN).

“Kalau enggak perform dan enggak ada terobosan, Komisi C menyarankan supaya UPT parkir dibubarkan dan dilelang ke swasta saja karena anggaran pendapatan daerah yang bocor kalau kita hitung sampai angka trilyunan rupiah, kan parah sekali ya?” ujar Dimaz dalam keterangannya dikutip Kamis, 15 Mei 2025.

“Jadi intinya kalau UPT Parkir enggak perform ya bubarin saja lelang ke swasta biar enak kontrolnya,” kata dia melanjutkan.

Dimaz menyebutkan jika masalah perparkiran dikelola dengan tepat, pemasukan dari parkir bisa lebih optimal dan diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pramono Beri Diskon Pajak BBM hingga 80 Persen untuk Kendalikan Inflasi Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) hingga 80 persen.

VIVA.co.id

28 Juli 2025