Pramono Jamin KJP Siswa Tak Dicabut meski Penerima Masuk ke Sekolah Rakyat

Jakarta, VIVA – Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa para siswa yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak akan kehilangan haknya meskipun yang bersangkutan bersekolah di Sekolah Rakyat.

Pramono mengatakan bahwa para siswa peserta didik yang menerima KJP tetap bakal menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jakarta.

“Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana saja ya tetap nanti KJP-nya diberikan,” ujar Pramono kepada wartawan, Kamis, 26 Juni 2025.

Pramono menyampaikan bahwa KJP itu tidak hanya ditujukan dalam rangka mendukung kebutuhan pendidikan dari siswa, namun juga bisa membantu keluarga dari siswa yang menerima KJP yang dinilai kurang mampu secara ekonomi.

Pramono menyebutkan, keluarga dari siswa penerima KJP dapat menggunakannya untuk membeli daging, beras, makanan, dan lainnya.

Tak hanya itu, Pramono memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta juga telah berkoordinasi bersama dengan Kementerian Sosial perihal integrasi program Sekolah Rakyat itu.

Pramono menambahkan, Pemerintah Provinsi Jakarta dalam mendukung program Sekolah Rakyat itu juga sudah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan untuk pelaksanaannya, seperti lahan dan juga tempatnya.

“Kami sudah menyiapkan. Bahkan lahannya dan tempatnya sudah. Kalau untuk Jakarta gak jadi masalah,” kata Pramono.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mulai membangun 200 sekolah rakyat tahun 2025 ini. Sekolah Rakyat yang dibangun yaitu untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMA) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato sambutan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 21 Maret 2025.

“Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini, kita harap saudara-saudara akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menyebutkan, sekolah rakyat berasrama ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dia berharap, sekolah rakyat ini bisa memutus mata rantai kemiskinan.

“Jadi dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan, anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah Bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan,” kata Prabowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gubernur Pram Tegaskan Padel Kena Pajak 10 Persen: Yang Main Rata-rata Orang Mampu

Pemprov DKI Jakarta menetapkan fasilitas olahraga padel sebagai salah satu objek pajak daerah dengan tarif sebesar 10 persen.

VIVA.co.id

5 Juli 2025