Moderator Debat Kedua Cagub DKI Masih Dirahasiakan
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Jelang debat kedua, kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Komisi Pemilihan Umum DKI telah menyiapkan seluruh persiapan. Salah satu yang ditunggu adalah nama calon moderator debat. Hingga kini nama tersebut masih dirahasiakan ke publik.
"Untuk moderator, satu dua hari ini akan kami putuskan siapa yang menjadi moderator," kata anggota KPUD, Betty Epsilon Idroos, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Januari 2017.
Betty menjelaskan, moderator yang dipilih punya sejumlah kriteria. Secara garis besar, moderator tersebut tidak pernah terafiliasi atau pernah menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon. "Yang pasti bukan bagian dari tim kampanye, kemudian tidak menunjukan afiliasi ke salah satu pasangan calon," ujar Betty.
Lalu, moderator juga harus punya beberapa kemampuan teknis. Seperti artikulasi yang baik dan terbiasa menghadapi kamera dan khalayak yang ramai. "Sehingga pesan itu tersampaikan kepada pasangan calon. Kemudian menarik tektoknya, apa ya metode dia. Kalau dia sudah biasa sih kelihatan bagaimana melayani pasangan calon ketika memberikan pertanyaan," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, KPUD sedang memilih delapan nama sebagai calon moderator acara debat kedua, yang akan berlangsung pada tanggal 27 Januari 2017. Namun, menurut Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, tidak menutup kemungkinan akan ada nama tambahan sebagai calon moderator. Delapan nama itu juga akan disampaikan kepada masing-masing tim kampanye calon gubernur dan wakil gubernur.
Pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017, Jumat malam 13 Januari 2017. KPU DKI Jakarta memilih mantan presenter televisi, Ira Koesno, sebagai moderator dalam debat pertama tersebut. Selain tiga pasangan calon, penampilan Ira Koesno juga memakau dan menjadi sorotan. Beragam komentar muncul dari masyarakat. (mus)
Komisi II DPR: Gubernur Bakal Jadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan gubernur bakal dijadikan sebagai kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) di tingkat provinsi
