Agustus Ini Jokowi Bakal Umumkan Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
- Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo berjanji bahwa rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan, akan disampaikan secara resmi pada Agustus 2019 mendatang. Sebelumnya telah disampaikan kalau kajian pemindahan ibu kota baru yang dilakukan Bappenas sudah hampir rampung.
“Kan memang, sudah dari dulu saya sampaikan, pindah ke Kalimantan," kata Jokowi di kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Ajibata, Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa 30 Juli 2019.
Menurut Jokowi, sambil menunggu kajian selesai masih akan dibahas lebih lanjut, di mana letak persis ibu kota yang baru nantinya. Tapi dapat dipastikan bahwa ibu kota akan dipindah ke Kalimantan.
Mengenai hal ini, Jokowi berjanji akan menyampaikan ini pada bulan depan atau Agustus 2019.
"Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus lah,” ujarnya.
Jokowi menjelaskan bahwa hingga saat ini, kajian mengenai pemindahan ibu kota itu masih dalam proses penggarapan dan memang belum rampung. Sebab, berbagai kajian mengenai kemungkinan dibangunnya ibu kota baru di wilayah Kalimantan yang nantinya dipilih, memang harus lengkap dan bisa mencakup seluruh aspek.
“Kalau sudah rampung, sudah tuntas, detilnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan, air, keekonomian, demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya memang harus komplit,” kata Jokowi.
Meskipun mengaku mempercepat upaya pemindahan ibu kota dari Jakarta, namun Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan melakukannya secara matang tanpa harus terburu-buru.
"Kita tidak ingin tergesa-gesa dalam prosesnya," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan itu nantinya akan diumumkan langsung oleh Presiden.
Meskipun, menyebut bahwa lokasi pemindahan Ibu Kota akan dilakukan ke Pulau Kalimantan, namun dia pun tidak menyebut nama provinsinya.
“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” kata Bambang.
Pada Mei lalu, Presiden Jokowi juga telah mengunjungi dua tempat di Pulau Kalimantan, yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibu kota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng). (asp)
Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya
Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.
