Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Mesti Buka-bukaan Anggaran

VIVA – Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dokter Adib Khumaidi mengatakan defisit BPJS Kesehatan bisa ditanggulangi dengan dana segar dari pemerintah. Adib menuturkan, dana segar dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk dipakai oleh fasilitas layanan kesehatan di tengah defisit yang masih terjadi.

"Ini jangka pendek yang harus segera dilakukan karena kondisi dalam pelayanan rumah sakit yang harus jalankan cash flow dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Dan jadi awalan yang saya kira dalam bentuk memperbaiki pelayanan, salah satunya dalam bentuk defisit sejumlah defisit yang ada saat ini," ujar Adib dalam diskusi media di kawasan MH. Thamrin, Jakarta, Sabtu 2 November 2019.

Dengan adanya dana segar tersebut, Adib meyakini defisit mampu diatasi untuk kembali membentuk anggaran baru guna mencegah defisit di kemudian hari. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS yang bakal diberlakukan pada Januari 2020 harus disertai perhitungan yang jelas dan detail.

"Baru setelah itu, kita proyeksikan anggaran kemudian. Kita juga lakukan penghitungan. Kalau sekarang sudah ada kenaikan iuran, kita lakukan penghitungan kembali terkait dengan manfaat," kata dia.

Adib mengatakan, proyeksi anggaran sangat penting sebagai indikator kenaikan iuran disertai manfaat yang bisa diberikan pada peserta BPJS Kesehatan. Dia berharap agar hal tersebut nantinya bisa disampaikan secara transparan pada masyarakat.

"Itu yang perlu disampaikan ke masyarakat, supaya masyarakat lebih yakin dengan kenaikan ini, karena ada perbaikan pelayanan," kata dia.

Adib berharap agar pemerintah mau merancang kembali program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara keseluruhan. Hal ini bisa menjadi rencana jangka panjang yang bisa dilakukan pemerintah.

"Terakhir, saya berharap adanya re-design dari JKN. Saya bicara revisi program JKN bukan BPJS," kata dia.

Tanggal 10 Sudah Dekat, Pastikan Status JKN Anda Selalu Aktif dengan Bayar Iuran Tepat Waktu

Pembayaran tepat waktu sangat penting untuk menjaga keaktifan status kepesertaan. Jika sampai menunggak, peserta berisiko tidak bisa mengakses layanan kesehatan.

VIVA.co.id

9 Mei 2025