Bamsoet Usul Setengah Anggota DPR Dipilih Parpol

VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengusulkan agar setengah anggota DPR dari 575 orang dipilih dari partai politik. Sementara itu, sisanya bisa dipilih langsung.

"Saya dorong dari 575 anggota DPR, setengahnya dipilih secara langsung. Setengahnya lagi kita beri kewenangan parpol untuk tentukan siapa yang ditaruh di sana," kata Bamsoet dalam diskusi di kawasan Proklamasi, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

Menurutnya, melalui usulannya itu, nantinya partai politik memiliki kesempatan agar kader atau tokoh parpolnya berkontribusi di parlemen. Hal ini disebabkan kondisi anggota DPR saat ini.

"Jangan heran kalau di DPR yang ada orang kaya semua. Kita-kita pasti akan tersingkir, kalau kita biarkan yang ada sekarang anak bupati, orang-orang yang miliki modal kuat," ujar Bamsoet.

Ia mencontohkan, saat ini di DPR banyak anak muda yang belum banyak tahu soal ke-Indonesiaan dan sistem politik. Mereka baru pulang sekolah dari luar negeri dan dilirik partai. Sebab, partai membutuhkan orang berduit.

"Pertimbangan utama parpol siapa caleg dan nomor berapa, daerah mana, apakah itu anggota tokoh masyarakat setempat yang miliki jaringan keluarga yang kuat, yang diharapkan jadi dukungan suara," lanjutnya.

Lalu, ia menjelaskan, saat ini anggota DPR terpilih karena modal kuat. Bukan karena kepintarannya. Bahkan, ia menuding saat ini banyak anggota DPR yang tak bisa ngomong.

"Jadi, kalau bisa dia berjalan setahun dua tahun baru berani bicara. Enggak sampai 30 persen yang bicara di publik atau aktif di panja, pansus. Selebihnya duduk, berpikir," ujar Bamsoet.

Ia menegaskan, tugas anggota DPR bicara, bukan berpikir. Kalau berpikir menjadi tugas staf ahli.

"Kalau kita biarkan sistem ini, parpol atau kader parpol yang berdarah-darah enggak mungkin masuk parlemen. Ratusan miliar diinvestasikan mengkader kader-kadernya enggak mungkin bisa lolos," kata Bamsoet.

Elite PDIP Bicara Risiko Perbedaan Orientasi Pembangunan Tiap Presiden

PDIP menilai peran MPR perlu diperkuat melalui amendemen UUD 1945. Presiden yang berbeda orientasi bisa mengganggu kelangsungan tahapan pembangunan jangka panjang.

VIVA.co.id

2 Juli 2024