Pemindahan Ibu Kota Juga Fokus pada Pembangunan Rumah Dinas ASN

Konsep desain ibu kota baru. Lokasi Istana Presiden di Poros Ketuhanan.
Sumber :
  • Kementerian PUPR

VIVA – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan, pemerintah terus berupaya menyiapkan kepindahan ibu kota negara. Ada beberapa hal yang akan dipikirkan pemerintah terkait pembangunan di lokasi ibu kota baru.

8 Negara dengan Gaji Guru Tertinggi di Dunia hingga Tembus Rp1,6 Miliar per Tahun, Indonesia Kapan?

Bambang mengakui, peran swasta penting untuk membantu pindahnya ibu kota ke Kalimantan. Fokus pembangunan nanti di antaranya adalah kantor dan rumah dinas.

"Jadi lebih fokus ke kantor atau rumah dinas yang nantinya akan ditinggalkan ketika ibu kota pindah. Rumah sakit dan sekolah juga menjadi perhatian," kata Bambang di acara Rakernas Kadin, Jakarta Selatan, Rabu 18 September 2019.

Kritik ke Deddy Sitorus Disebut Harus Logis dan Ilmiah, Alasannya...

Bambang menjelaskan, penawaran ke swasta untuk pembangunan paling cepat yakni pada 2020. "Kita harus siapkan dulu master plan dari ibu kota baru ini. Kita menggunakan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan barang milik negara," ucapnya. 

Menurut Bambang, pembangunan rumah dinas dipastikan akan melibatkan pengembang. Bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkesempatan memiliki lahan atau properti di ibu kota baru.

#fromMalaysiatoIndonesia, Netizen Dunia Ramai-Ramai Bantu Ojol Tanah Air

"Ya pasti. Nanti kita akan bangun apartemen dinas di ibu kota baru. Di samping tentunya ASN juga diberikan kesempatan mereka ingin memiliki lahan atau properti di ibu kota baru tersebut," ujarnya.

"Jadi apartemen dinas itu kan rata-rata memang hanya dipakai ketika yang bersangkutan sedang menjabat. Jadi saya hanya menjelaskan bahwa biasanya rumah dinas itu rumah tapak, tapi yang akan kita bangun di ibu kota baru adalah rumah susun atau apartemen," kata dia. 

GMNI audiensi bersama Pimpinan DPR RI

Audiensi Bersama Pimpinan DPR, GMNI Sampaikan 5 Tuntutan Ini

GMNI minta DPR selesaikan lima tuntutan rakyat yaitu RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, dan RUU KUHAP

img_title
VIVA.co.id
3 September 2025