Pasrah Jokowi Tak Terbitkan Perppu, KPK Minimalisir Kerusakan UU Baru 

VIVA – Presiden Joko Widodo telah memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU alias Perppu untuk memblokir Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Presiden beralasan Mahkamah Konstitusi masih banyak mengurus proses uji materi hasil revisi UU di MK. 

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) hanya pasrah atas keputusan Presiden Jokowi. Pasalnya Perppu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Terserah pada presiden apakah akan memilih misalnya menyelamatkan KPK dan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu atau tidak itu menjadi domain dari Presiden," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi awak media, Senin 4 November 2019. 

Menurut Febri, KPK kini tengah fokus meminimalisir hasil UU KPK yang baru yang benar-benar sangat berpengaruh pada kinerja institusinya. Sehingga ke depan, lembaga ini bisa bertahan dari serangan koruptor yang sedang diusut.

"Saat ini fokus KPK adalah meminimalisir efek kerusakan atau pelemahan yang terjadi di revisi undang-undang dilakukan itu, yang kami kerjakan setiap hari melalui tim transisi," imbuh Febri. (ren)
 

KPK Nilai Sejumlah Pasal RUU KUHAP Tidak Sinkron dengan UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada ketidaksinkronan antara RKUHP dengan UU KPK

VIVA.co.id

12 Juli 2025