Bamsoet: Single Identity Number Bikin Bisnis di RI Makin Friendly
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo menegaskan, transparansi yang diusung grand strategy Single Identity Number (SIN) layak didukung oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini merupakan salah satu inovasi baru dibidang pajak.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sebuah platform transparansi yang mengintegrasikan seluruh data. Sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan mudah dan proses pengolahan data naik berlipat kali kecepatannya.
"Transparansi sistem yang ditawarkan SIN oleh mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo akan mampu membangun iklim usaha yang business friendly karena pemeriksaan pajak tidak diperlukan lagi," ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu 23 November 2019.Â
Dia mengatakan, platform SIN sedianya akan otomatis menciptakan kondisi 'terpaksa jujur'. Karena semua sudah terdata di sistem, sehingga tidak membutuhkan pemeriksaan lagi.Â
"Penerimaan pajak sesuai target APBN tetap akan dapat dicapai hanya dengan mekanisme pengawasan by system," tegasnya.Â
Sementara itu Kepala Badan Bela Negara FKPPI mengatakan, kompetisi memperebutkan investor dengan negara-negara kompetitor belum berhasil dimenangkan Indonesia.Â
Karenanya, diperlukan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dengan membangun iklim usaha yang business friendly. Â Tujuannya, agar dapat mencapai penerimaan pajak sesuai target penerimaan APBN.
Lebih lanjut menurutnya, makna business friendly sebenarnya tidak hanya berkutat pada pemangkasan regulasi-regulasi yang menghambat. Tetapi juga harus dibarengi dengan transparansi proses administrasi perpajakan.Â
"Dihapusnya pemeriksaan pajak akan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan stabil, sehingga peluang untuk menarik investor datang ke Indonesia dapat meningkat secara signifikan," tutur Bamsoet.
Selain itu, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Selain merupakan solusi saling menguntungkan antara dunia usaha dengan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang semakin memburuk akibat ancaman resesi dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.
"Saya sebagai Ketua MPR RI mendorong agar presiden dapat mewujudkan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi sesegera mungkin," tegasnya.Â
Pemilik Kendaraan Siap-Siap! 7 Pajak Baru yang Harus Dibayar Tahun Depan, Ini Rinciannya!
Pemilik kendaraan, siap-siap! Tahun depan ada 7 pajak baru yang wajib dibayar. Cari tahu rinciannya dan pastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting ini!
