Melihat Cara Indonesia dan Australia Tangani Pandemi Covid-19
- University of Queensland
VIVA – DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Imternasional (HI) menggelar Bilateral Digital Conference dengan Partai Buruh Australia (ALP) melalui aplikasi Zoom, Jumat, 26 Juni kemarin.
Acara yang mengambil tajuk 'Experience Exchange Fighting Covid-19 Pandemic Between Indonesia and Australia’ (Tukar Pengalaman Melawan Pandemi Covid-19 Antara Indonesia dan Australia) ini menghadirkan Wakil Ketua MPR RI dari NasDem, Lestari Moerdijat, Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP Partai NasDem, Martin Manurung, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto.
Sedangkan dari Australia hadir shadow minister untuk kesehatan dan anggota Parlemen Australia untuk Dapil McMahon, Stephen Jones, dan pemimpin oposisi di Senat Australia, Penny Wong. Hadir pula serta seluruh peserta aktif dari DPP NasDem, Fraksi NasDem DPR RI, dan Fraksi-Fraksi NasDem dari provinsi dan kabupaten/kota yang masuk kategori 'zona merah'.
Wakil Ketua MPR RI dari NasDem, Lestari Moerdijat mengatakan, Kementerian Keuangan RI yang telah mengeluarkan peraturan tentang penempatan anggaran menuju pemulihan ekonomi nasional. Program pemulihan ekonomi pemerintah Indonesia dalam menanggapi pandemi Covid-19 telah ditingkatkan melalui stimulus ekonomi dan bantuan langsung.
"Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memiliki kontribusi 36,82 persen terhadap PDB," jelas Reri, sapaan akrab Lestari Moerdijat kepada wartawan, Senin, 29 Juni 2020.
Baca juga:Â Update Corona di Dunia: 10,1 Juta Orang Terpapar, 502.998 Meninggal
Legislator NasDem itu juga memaparkan hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hasil survei itu menunjukkan 41 persen responden mengaku menerima bantuan pemerintah, 34 persen dari total populasi hidup dalam kemiskinan, 41 persen dari total populasi menerima bantuan langsung selama wabah Covid-19, 16 persen dari total populasi menerima bantuan tunai langsung dan 12 persen dari total populasi sangat membutuhkan bantuan langsung pemerintah.
"Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita perlu lebih banyak upaya untuk membantu orang yang membutuhkan dan mengevaluasi kebijakan selama pandemi ini," ujar Reri.
Ditambahkan anggota DPR RI dari dapil Jawa Tengah (Jateng) II itu, pengangguran saat ini mencapai 6,4 juta orang. Sebagian besar perusahaan atau 90 persen memutuskan hubungan kerja, sedangkan 10 persen sisanya mengakhiri kontrak.
