Penanganan Covid-19, Dahlan Iskan Sebut Posisi Menkes Nanggung

VIVA – Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebutkan, kemarahan Presiden Joko Widodo atas kinerja para pembantunya dalam Kabinet Indonesia Maju di masa pandemi Covid-19, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 lalu wajar. 

Apalagi masa jabatan Presiden Jokowi tinggal 3,5 tahun lagi. "Jadi beliau ingin percepatan, tetapi sekali lagi bahwa waktu berjalan terus dan sering masa jabatan lima tahun tidak cukup untuk mewujudkan cita-cita besar," ujar Dahlan, dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) bertema "Presiden Marah: Menteri Mana Direshuffle?", di tvOne, Selasa, 30 Juni 2020 malam.

Dahlan menyinggung penyerapan dana kesehatan untuk percepatan penanganan Covid-19, yang disebut Presiden Jokowi baru terserap sekitar 1,53 persen dari total anggaran sebesar Rp75 triliun. 

Dahlan mengaku bingung soal penyerapan anggaran kesehatan yang baru sebesar satu persen. Posisi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto selama pandemi dinilai tidak terlalu tampil dan tidak diposisikan selama pengambilan kebijakan belakangan ini.

"Sehingga apakah posisi beliau yang nanggung atau karena memang beliau ini tidak bisa berbuat sesuatu. Kalau saya lihat orangnya beliau cerdas, dokter yang punya terobosan bahkan mengambil risiko profesi. Tetapi saya tahu dalam struktur penanganan Covid kan beliau bukan satu komandan begitu, mungkin posisi nanggung itu membuat beliau mengambil keputusan apakah saya bisa ambil keputusan atau saya nanti salah," kata Dahlan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini hanya sedikit sektor yang bisa menunjukkan prestasi pascapandemi. Misalnya, sektor pertanian dan teknologi informasi. Sektor pertanian dianggap paling mampu berprestasi, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan berlanjut yang terjadi di masa mendatang.

"Kedua masih ada teknologi dan komunikasi. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh kementerian teknologi karena pada zaman seperti ini maka sistem komunikasi teknologi sangat diharapkan bisa menggenjot kinerja itu," katanya.
 

Ijazah Palsu Jokowi Dibawa ke Ranah Hukum, Boni: Itu Terobosan yang Bagus

Ijazah Palsu Jokowi Dibawa ke Ranah Hukum, Pengamat bilang Demokrasi Harus Ikut Aturan Main

VIVA.co.id

24 April 2025