Tanggapan Menkumham Yasonna Laoly Terkait Kisruh Demokrat

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

VIVA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyarankan pengurus Partai Demokrat tidak sembarang menuding pemerintah tidak bersikap objektif atas terjadinya dualisme kepengurusan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Gerindra Gelar KLB, Putuskan Prabowo Subianto Kembali Menjadi Ketua Umum

“Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat. Saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah hasil KLB Demokrat di Deli Serdang,” kata Yasonna kepada awak media dalam keterangannya, Selasa, 9 Maret 2021.

Yasonna menegaskan, bahwa Kementeriannya akan objektif melihat dualisme pengurus di Partai Demokrat.

Kasus KLB Meningkat di Kalangan Anak Sekolah, IDAI Ingatkan Pentingnya Vaksinasi

“Kita objektif menilainya dan tunggu saja hasilnya,” kata Yasonna.

Lebih jauh Yasonna mengaku, sudah mendapatkan laporan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian atas laporan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang datang menyerahkan berkas ke Kemenkumham mengenai KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

Pemkot Bogor Investigasi Penyebab Keracunan Massal yang Akibatkan 1 Orang Meninggal

“Saat ini kami masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat,” ujarnya.

Menkumham kembali memastikan, bahwa Ditjen AHU Kemenkumham akan bersikap objekif menilai berkas dualisme pengurus Partai Demokrat.

Yasonna juga menyebut bahwa kubu Moeldoko Juga sudah menyerahkan berkas-berkas kepada Kemenkumham. Begitu pula dari kubu AHY.

“Kami akan menilai sesuai AD dan ART partai. Juga berdasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Ratusan warga di Klaten keracunan massal usai acara hajatan wayang

Korban Tembus 110 Orang, Bupati Klaten Tetapkan KLB Keracunan Massal

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) pada kasus keracunan massal di Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Klaten.

img_title
VIVA.co.id
15 April 2025