Jokowi: Saya Tidak Akan Toleransi Penyelewangan Anggaran
- Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Presiden Joko Widodo terus mendorong kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena lembaga itu amat penting demi menjamin tercapainya tujuan pemerintah dalam berbagai program terutama yang berkaitan dengan belanja anggaran.Â
Jokowi meminta, setiap satu rupiah uang negara harus dibelanjakan secara akuntabel, efektif dan efesien. Pengelolaan anggaran yang taat prosedur, katanya, memang penting, tetapi lebih penting dari itu ialah tercapainya target-target yang telah ditetapkan.
"Sekali lagi ini juga harus secara akuntabel, efektif dan efisien, yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya; ini yang banyak kita lupa: yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya," kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27 Mei 2021.Â
Jokowi menekankan komitmennya untuk tidak akan menoleransi penyelewengan anggaran. Apalagi saat ini di masa pandemi COVID-19 banyak anggaran terkuras untuk sektor penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.Â
"Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewangan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semua sedang bekerja keras," kata Kepala Negara.
Jokowi mengingatkan lagi tentang tahun 2021 sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ia memberi gambaran pada kuartal pertama 2021, ekonomi sudah mulai tumbuh meski minus 0,74 persen. Pemerintah sudah menggelontorkan uang sebanyak Rp700 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi, dan karenanya, anggaran sebesar itu harus tepat sasaran.
"Target kita di kuartal II melompat jadi kurang lebih 7 persen. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang," ujarnya.
Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya
Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.
