Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara

Barang Bukti Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, memvonis hukuman lima tahun penjara terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Dia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta subsidair empat bulan kurungan.

img_title Sistem Ganjil Genap Isi BBM Subsidi di SPBU Sulsel Berlaku 13-20 September

Ketua Hakim Ibrahim Palino, menyampaikan bahwa terdakwa Nurdin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap dan gratifikasi, terkait sejumlah proyek di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Nurdin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Hakim Ibrahim Palino saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Makassar yang ditayangkan melalui Youtube KPK RI, Senin malam, 29 November 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa Nurdin Abdullah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

img_title KY Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Kubu Nadiem Makarim terhadap Empat Hakim Tipikor, Proses Banding Ikut Diawasi

Sedangkan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, Nurdin mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung. Tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang mengakibatkan persidangan tidak lancar.

Lebih Rendah Dari Tuntutan JPU KPK

img_title Kubu Nadiem Makarim Laporkan Empat Hakim Tipikor ke Komisi Yudisial, Soroti Dugaan Pelanggaran Etik

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, jaksa menuntut agar Nurdin dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara dan denda sejumlah Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Nurdin Abdullah terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi bersama-sama dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Edy Rahmat, terkait sejumlah proyek di Sulawesi Selatan.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas (kiri)  berbincang dengan konsumen yang antre membeli BBM subsidi di Makassar

BPH Migas Ungkap Penyebab Antrean Panjang di SPBU Sulsel Dipicu Kenaikan Harga BBM Non Subsidi

BPH Migas turut mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Daerah menerapkan regulasi-regulasi dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

img_title
VIVA.co.id
13 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut