PBNU: Pandemi Pengaruhi Penurunan Kualitas Demokrasi di RI
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
“Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Prancis. Selama pandemi, seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Prancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” jelas Syaltout.
Pun, menurut dia, kondisi di sejumlah negara lain, tekanan ekonomi justru berujung memicu terjadinya penggulingan pemerintah. Hal ini terlihat kondisi di beberapa negara yakni ada kudeta yang dipicu alasan tersebut.
Ia menekankan, demokrasi memang harus ditumbuhkan dari dalam negeri. Sebab, pemaksaan dengan alasan mendorong demokratisasi adalah pelanggaran. “Ada negara- negara yang mengintervensi negara lain dengan alasan mendorong demokrasi. Tindakan itu melanggar demokrasi,” kata dia.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan, pandemi jadi momen untuk negara demokrasi dalam mencari model keseimbangan baru. Menurutnya, ada kebutuhan pengendalian pandemi yang mesti diiringi dengan kebutuhan menjaga hak-hak warga.
Dia bilang untuk negara demokrasi, percobaan mencari model keseimbangan itu dimungkinkan karena pemerintah dan masyarakat bebas menyatakan pendapatnya. Keberadaan diskusi sebagai wadah bebas menyatakan pendapat dianggap sebagai salah satu cara cari keseimbangan baru di negara demokrasi saat pandemi. Tapi, kondisi itu sulit diharapkan di negara otoriter.
Jaksa Agung: Korupsi Pertamina Terjadi Saat Pandemi, Layak Dihukum Mati!
Jaksa Agung membuka kemungkinan hukuman mati bagi para tersangka korupsi Pertamina karena terjadi saat pandemi Covid-19. Kasus ini merugikan negara Rp193,7 triliun
