Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD dan Lelang Dini

Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta
Sumber :

“Dalam hal ini, gubernur, bupati/wali kota dapat memberikan penghargaan dan sanksi kepada daerah, termasuk kepada OPD,” katanya.

Cegah Gangguan Trantibum, Mendagri Imbau Pemda dan Forkopimda Jaga Kekompakan

Webinar yang dipandu oleh Herie Saksono selaku Peneliti BRIN itu juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Direktur Evaluasi Sistem Informasi Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri. 

Selain itu webinar ini juga diikuti oleh Sesditjen, Direktur, Kapuspen, dan Pejabat di lingkungan Kemendagri dan peserta sebanyak 991 orang melalui aplikasi zoom meeting. Tak hanya itu, webinar juga dapat diikuti melalui media sosial dan YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah. Adapun peserta webinar antara lain Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

DPD RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pemotongan Alokasi TKD dalam RAPBN 2026

Baca juga: Kemendagri Catat 493 Pemkab/Kota Ajukan Pemangkasan Birokrasi

Kejagung Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Perpanjangan Tol Cawang-Pluit
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wamendagri Bima Pastikan Penyesuaian TKD Tetap Perhatikan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan, penyesuaian TKD tetap memperhatikan tugas Pemda dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

img_title
VIVA.co.id
4 Oktober 2025