Pemerintah Belum Bisa Pastikan Penyelenggaraan Haji 2022

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Sumber :
  • VIVA/Syaefullah

VIVA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 atau pada 1443 Hijriyah belum dapat dipastikan.

3 Tempat Belanja Oleh-Oleh Haji dan Umrah di Surabaya, Lengkap dan Terjangkau

Kabah di Mekah, Arab Saudi.

Photo :
  • Istimewa

Belum Dapat Kepastian Jadwal

Hakim Mogok Massal Tuntut Kesejahteraan, Wakil Ketua MA: Anggaran Pemerintah Terbatas

Dia berdalih pemerintah belum mendapat kepastian jadwal penyelenggaraan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi.

"Sampai saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443H/2022H belum dapat diperoleh sebagaimana yang telah disampaikan pada raker sebelumnya," kata Yaqut dalam raker dengan Komisi VIII DPR dan Kemenkes serta Kemenhub di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 17 Januari 2022.

Dianggap Kemenag Sibuk, MUI Usul ke Presiden Terpilih Prabowo agar Bentuk Kementerian Khusus Haji

Yaqut menyebut jadwal penyelenggaraan ibadah haji merupakan wewenang dari pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi untuk membicarakan hal tersebut.

"Sebagaimana tahun-tahun yang lalu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Namun begitu kami terus berkoordinasi," ujarnya.

Baca juga: Dana Haji 2021 di BPKH Naik Jadi Rp158 T, Nilai Manfaat di Atas Rp10 T

Siapkan Proses Penyelenggaraan

Yaqut menambahkan meskipun ibadah haji belum dapat dipastikan, pemerintah tetap menyiapkan proses penyelenggaraannya.

Sampai saat ini, tegas Yaqut, pemerintah Arab Saudi belum membuka pembicaraan mwngenai penyelenggaraan ibadah haji. Padahal, biasanya pembicaraan haji sudah dimulai pada awal Januari.

"Belum adanya pembicaraan ini bukan hanya kepada Indonesia tetapi juga kepada negara-negara lain yang menyelenggarakan misi haji," katanya.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah

DPR Minta Pemerintah Tidak Tambah Stafsus Menteri di Tengah Efisiensi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menambah staf khusus (stafsus) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

img_title
VIVA.co.id
13 Februari 2025