Sekretaris DPRD Jatim Benarkan Ruang Salah Satu Wakil Ketua Disegel KPK
VIVA Nasional – Sekretaris DPRD Jatim Andik Fajar Tjahjono membenarkan bahwa salah satu ruang kerja wakil ketua dewan disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dia tidak menjelaskan rinci siapa yang ditindak oleh tim antirasuah tersebut.
"Infonya benar [ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jatim disegel]. Kebetulan saya di luar kota, saya ada di Malang," kata Andik dikonfirmasi wartawan pada Kamis, 15 Desember 2022.
Ilustrasi ruangan yang disegel KPK
- VIVA/Dani
Andik membantah salah satu anak buahnya berinisial A di Sekretariat DPRD Jatim turut diamankan dalam penindakan yang dilakukan oleh KPK tersebut, sebagaimana kabar beredar.
"Staf saya [A] masih ada," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, tim KPK dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan DPRD Jawa Timur di Surabaya pada Rabu kemarin. Ruangan salah satu wakil ketua dewan berisial STS diinformasikan disegel oleh KPK.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengaku belum mengetahui ketika ditanya soal kabar OTT KPK tersebut, apalagi bila menyangkut nama salah satu koleganya di jajaran pimpinan dewan.
"Belum tahu," katanya dikonfirmasi wartawan pada Kamis, 15 Desember 2022, dini hari.
Informasi diperoleh, sejak Rabu malam STS sudah dibawa tim KPK ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jatim di Jalan A Yani Surabaya untuk pemeriksaan awal. Namun, hingga Kamis pagi wartawan belum berhasil mengkonfirmasi soal itu.Â
Sumber dari lingkungan Ditreskrimsus Polda Jatim membenarkan soal itu. Direktur Reskrimsus Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Farman belum merespons ketika coba ditanya VIVA soal itu.
STS yang dikabarkan diamankan KPK merupakan kader Partai Golkar. Namun, Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji menolak berkomentar banyak soal kabar itu dengan alasan masih belum menerima informasi yang pasti dan utuh.Â
"Saya belum tahu," ucapnya kepada wartawan.
Kasus DJKA, KPK Buka Peluang Panggil Komisi V DPR Rekan Bupati Sudewo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil saksi-saksi lain dalam penyidikan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
