Raker Bersama DPR, Menag Yaqut Minta Naikkan Honor Penyuluh Agama Non-PNS
- Kementerian Agama
Jakarta – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajukan usulan tambahan pada pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 17.483.954.274.000 untuk untuk pemenuhan rencana Kementerian Agama dalam meningkatkan besaran honorarium penyuluh agama Non PNS dari sebesar Rp1.000.000 menjadi Rp1.500.000 per bulan
Hal itu ia sampaikan saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR di Gedung Parlemen tentang evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022, laporan pelaksanaan anggaran tahun 2022, dan rencana kerja tahun 2024.
Presiden Jokowi memberikan sambutan dihadapan ribuan penyuluh agama di Semarang
- VIVA.co.id/ Dwi Royanto (Semarang)
Dikatakan Yaqut, saat ini pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2024 sebesar Rp 72.166.256.418.000. Nilai pagu tersebut sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.02/2023 dan –
Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024.
"Pagu anggaran tahun 2024 Kemenag akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang tercakup dalam dua fungsi yang menjadi tugas Kementerian Agama, yaitu Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan," ujar Yaqut, dikutip dari laman Kemenag, Jumat 1 September 2023.
Yaqut menyebut anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp 60.605.230.250.000 atau 83,98 persen dari total pagu anggaran 2024, akan digunakan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, pendidikan keagamaan, serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan daya saing lembaga pendidikan tinggi keagamaan.
Lebih lanjut, dia memaparkan anggaran Fungsi Agama sebesar Rp11.561.026.168.000 atau 16,02 persen dari total pagu anggaran 2024, merupakan anggaran yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang agama.
"Semoga dengan dukungan, kerja sama dan perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, kita dapat merealisasikan upaya peningkatan kualitas layanan kehidupan dan kerukunan umat beragama, kualitas pendidikan agama dan keagamaan, dan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama," pungkasnya
Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas
- Kemenag
Polemik Pemakzulan Bupati Pati, DPR Bicara Aturan Hukumannya
Masyarakat Pati melakukan unjuk rasa meminta Bupati Sudewo dimakzulkan lantaran kebijakan menaikkan PBB-P2.
