Nakhoda Kapal yang Angkut 136 Rohingya ke Aceh Divonis 8 Tahun Penjara
- VIVA.co.id/Dani Randi (Banda Aceh)
Aceh Besar – Terdakwa Mohammed Amin, warga Myanmar yang merupakan nakhoda kapal pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Besar beberapa waktu lalu, divonis dengan hukuman 8 tahun penjara.
Hal itu diketahui dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jantho, Aceh Besar, Rabu, 5 Juni 2024 yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Fadhil.Â
"Mengadili, menyatakan terdakwa Mohammad Amin, terdakwa Anisul Hoque dan terdakwa Habibul Basyar terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia."
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mohammad Amin dengan pidana penjara 8 tahun," ucap Hakim Fadhil dalam putusannya.
Majelis hakim juga memvonis dua terdakwa lain yakni Anisul Hoque dan Habibul Basyar, dengan masing-masing 6 tahun penjara. Para terdakwa juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp 500 juta.Â
"Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama tiga bulan," katanya.
Dalam sidang itu hakim juga menyatakan bahwa ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 120 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Sebelumnya, Polresta Banda Aceh telah menetapkan pengungsi Rohingya berinisial Mohammed Amin (35) yang mendarat di Aceh Besar sebagai tersangka penyelundup manusia.Â
Dia membawa 136 orang ke Tanah Rencong dengan ongkos masing-masing Rp 14 juta hingga Rp 16 juta dari kamp penampungan di Cox's Bazar Bangladesh.Â
Kasus M Amin terbongkar berawal dari video penyerahan uang dari pengungsi ke agen sebagai biaya untuk menyeberang ke Indonesia. Video itu tersimpan di Hp milik M. Amin.
Dari video tersebut kemudian polisi mengembangkan kasus itu hingga menjerat 2 terpidana yaitu Anisul dan Habibul.
Hakim Pembebas Ronald Tannur Ngaku Simpan Puluhan Juta di Tas Kerja, Bantah Itu Duit Suap
Hakim PN Surabaya nonaktif Heru Hanindyo membantah uang tersebut merupakan hasil suap dan mengklaim bahwa uang tersebut berasal dari perjalanan dinas serta urusan pribadi
