Rekomendasi Pansus Diharapkan Bisa jadi Rujukan dalam Memperbaiki Tata Kelola Haji
- AP Photo/Nariman El-Mofty
“Kedua undang-undang ini harus dielaborasikan dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi,” ujar Selly, yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI.
Rekomendasi kedua adalah sistem penetapan kuota haji harus lebih transparan dan akuntabel, khususnya untuk haji khusus dan kuota tambahan. Pansus juga menyampaikan pentingnya soal keterbukaan informasi kepada publik menyangkut setiap keputusan terkait haji.
Lalu, rekomendasi ketiga, Pansus mendorong penyelidikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji lebih diperkuat. Penguatan itu baik dari segi perencanaan maupun evaluasi pasca-haji. "Kita ingin agar penyelidikan lebih ketat di setiap tahapan," jelas Selly.
Pun, rekomendasi keempat perlu adanya penguatan peran lembaga pengawasan internal Pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kemenag dan BPKP. Hal itu penting perannya dalam mengawasi pelaksanaan haji. Bahkan, dia bilang jika perlu pengawasan eksternal seperti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Rekomendasi DPR jadi rujukan penyelidikan penyelenggaraan Haji,” sebutnya.
Terakhir, Pansus juga berikan rekomendasi untuk Pemerintahan mendatang agar memilih pejabat Kemenag yang lebih kompeten dalam mengelola penyelenggaraan haji. Selly menaruh harapan agar Menteri Agama yang datang lebih akomodatif dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Kesimpulannya, kami berharap agar ke depan, pengelolaan haji dapat lebih profesional dan akuntabel, serta didukung oleh figur Menteri yang lebih kooperatif,” ujar Selly.
KNKT Turun Tangan Investigasi Kebakaran KM Barcelona, Kemenhub Diminta Evaluasi Serius
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait peristiwa KM Barcelona V yang terbakar di perairan Talise.
