Ini Tantangan Terbesar Prabowo-Gibran dalam Pemberantasan Terorisme

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Kabinet Merah Putih Perdana di Istana
Sumber :
  • Biro Pers Sekretariat Presiden: Muchlis Jr

Jakarta, VIVA – Pengamat Intelijen dan Terorisme Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib mengatakan tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya pemberantasan terorisme adalah mempertahankan keberhasilan tidak adanya serangan teroris secara terbuka (zero terrorist attack) di Indonesia sejak 2023 hingga saat ini.

Prabowo: Pemerintah Serius Basmi Semua yang Melanggar Hukum!

"Tantangan terbesar bagi pemerintahan yang baru dalam pemberantasan terorisme saya kira adalah mempertahankan situasi bebas teror. Kita sudah hampir dua tahun tidak ada aksi teror dalam konteks serangan aktif. Saya kira tantangannya mempertahankan ini," kata Ridlwan, saat dihubungi, Minggu, 27 Oktober 2024.

Selain itu, Ridlwan melanjutkan, masalah lain yang perlu segera dituntaskan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya penanggulangan terorisme adalah penanganan para mantan narapidana kasus terorisme (napiter) ketika mereka sudah selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kerugian Kasus Timah Rp300 Triliun, Prabowo: Kita Selamatkan untuk Rakyat

"Saya kira perlu ada blue print yang cukup detail terkait bagaimana seorang napi terorisme ketika dia sudah keluar dari penjara, proses berikutnya seperti apa? Mungkin perlu dibuat semacam peraturan yang lebih detail soal ini," ujar Ridlwan.

Sejauh ini Ridlwan menganggap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menjalankan tugas dengan baik sebagai leading sector upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Namun ia tetap menganggap perlu ada penguatan peran dan fungsi BNPT agar upaya pemberantasan dan penanggulangan terorisme di Indonesia bisa lebih maksimal lagi.

Prabowo Ungkap Potensi Monasit di Kasus Smelter Ilegal, Capai US$ 200.000 Per Ton

"Saya kira BNPT perlu diperkuat, terutama dalam fungsi pembinaan pasca seorang napi terorisme bebas dari penjara. Termasuk juga fungsi penindakannya, misalnya apakah BNPT nanti mempunyai kekuatan untuk meminta penegak hukum lain agar BNPT bisa melakukan penindakan terhadap target," ucap Ridlwan.

Lebih lanjut Ridlwan berharap selama lima tahun ke depan pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mempertahankan prestasi zero terrorist attack yang sudah berlangsung sejak 2023 serta bisa menyiapkan dan menjalankan upaya-upaya pembinaan napiter sejak di dalam penjara hingga bebas dari penjara.

"Harapannya juga pemerintahan yang baru bisa memutus upaya-upaya penyebaran ide radikalisme di media sosial dengan cara memperkuat patroli siber dan memperkuat narasi siber karena sekarang operasi perekrutan kelompok-kelompok teror juga dilakukan melalui internet. Jadi harus ada penguatan di situ," kata Ridlwan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya