Fakta-fakta dari Dualisme di Tubuh PMI Antara Jusuf Kalla dengan Agung Laksono
- ANTARA/HO-PMI/aa.
"Iya itu boleh-boleh saja, kan semua orang boleh lapor, lapor itu kan boleh saja. Karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasi lah, organisatoris, ya silakan saja, enggak apa-apa," kata Agung saat dihubungi wartawan, Senin, 9 Desember 2024.Â
5. Pemerintah Ambil Langkah Mediasi
Kedua kubu kepengurusan di PMI, antara Jusuf Kalla dengan Agung Laksono, akan melaporkan masing-masing kepengurusan mereka ke Kementerian Hukum. Namun karena adanya dualisme kepemimpinan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mengatakan pihaknya akan melakukan mediasi dulu.
Supratman menyebut, proses mediasi lumrah dilakukan oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) sebelum memutuskan sesuatu terkait dualisme kepengurusan organisasi. Termasuk dualisme PMI saat ini yang melibatkan kubu mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan kubu mantan Wantimpres RI Agung Laksono.Â
"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
6. Agung Laksono Di Dualisme Pengurus Golkar dan Kosgoro
Dualisme kepengurusan di PMI ini antara Jusuf Kalla dengan Agung Laksono, membuat kita kembali menengok sejarah serupa di beberapa tahun belakang. Di Golkar, Pada Munas tahun 2014 di Bali, mengalami hal serupa yang juga melibatkan Agung Laksono.
Munas Bali Partai Golkar pada Desember 2014 itu mengukuhkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Namun muncul juga Munas Ancol pada waktu hampir bersamaan yang mengukuhkan Agung Laksono sebagai ketua umum.
Agung Laksono juga sempat menjadi bagian dari dualisme kepengurusan Kosgoro 1957, pada 2016. Saat itu, kubu Agung berhadapan dengan kubu Azis Syamsuddin.
Jusuf Kalla juga menyoroti Agung Laksono yang selalu berada pada pihak-pihak yang membuat organisasi terpecah atau terjadi dualisme.
"Itu ilegal (munas tandingan PMI), dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Bapak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan, karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan," kata Jusuf Kalla.
