Pejabat Imigrasi Soetta Dicopot, Kemenko Hukum, HAM dan Imipas Sebut Proses Evaluasi

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Ahmad Usmarwi Kaffah di Bandara Soetta, Tangerang, Selasa, 4 Februari 2025.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Tangerang, VIVA - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Hukum, HAM dan Imipas) angkat bicara terkait dengan sanksi pencopotan terhadap sejumlah pejabat Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta.

Sanksi itu dijatuhkan usai Kedutaan Besar China mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Luar Negeri RI, mengenai kasus pemerasan terhadap Warga Negara China yang terjadi di salah satu bandara internasional di Indonesia.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Ahmad Usmarwi Kaffah mengatakan, proses tersebut merupakan langkah imigrasi untuk melakukan refreshment.

5 WN Tiongkok Tipu Sesama Warganya Janjikan Nikahi Wanita Indonesia, Ditangkap Imigrasi Jakbar

Proses pemeriksaan dokumen keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

"Kami mendukung kebijakan itu untuk melakukan refreshment, di mana mereka semua masih dievaluasi dan itu hal yang biasa," katanya di Tangerang, Rabu, 5 Februari 2025.

Menurut dia, saat ini pihaknya tengah melakukan proses pembuktian atas viralnya video tersebut dan soal 44 kasus pemerasan terhadap warga negara China yang dilakukan oknum keimigrasian.

"Soal oknum-oknum yang bersangkutan, tentu tidak bisa kita katakan itu benar atau tidak. Kita harus membuktikan dulu kebenaran tersebut apakah hoaks atau tidak. Kami masih dalam tahap normatif melihat ini. Tapi kalau semangatnya untuk refresh memperbaiki atau membersihkan atau memberikan penguatan di bandara kita, Bandara Soetta pasti kita dukung," ujarnya.

Pihaknya tidak menutup kemungkinan kasus pemerasan yang terjadi bisa dibawa ke ranah pidana namun harus dapat dibuktikan. Terutama adanya langkah antisipasi seperti evaluasi imigrasi yang dilakukan secara berkala.

"(Ranah pidana) Semuanya itu dapat dimungkinkan. Tapi sekarang kita harus dapat membuktikan terlebih dahulu. Saya kira itu. Dan antisipasinya, evaluasi, itu yang harus imigrasi lakukan secara berkala," ujarnya.

Polisi Bekuk 5 Anggota Ormas Trinusa yang Peras Pedagang Pasar SGC Bekasi Berkedok Uang Keamanan

KPK Sita Tiga Mobil dan Satu Motor usai Geledah Dua Rumah Kasus Dugaan Pemerasan di Kemnaker
Sejumlah kendaraan yang disita KPK buntut kasus dugaan pemerasan tenaga kerja asing (TKA) di Kemnaker RI. Kendaraan itu dipajang di KPK sebelum dibawa ke Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur

13 Kendaraan Disita Terkait Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker, BMW hingga Vespa

Belasan kendaraan tersebut sudah dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur.

img_title
VIVA.co.id
27 Mei 2025