Retreat Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Istana Angkat Bicara

Jakarta, VIVA – Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi angkat bicara soal Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang melaporkan dugaan korupsi di balik pelaksanaan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 

Pelaporan itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku penyelenggara retreat kepala daerah memiliki mekanisme sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Kementerian Dalam Negeri pasti punya mekanisme sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025.

Dalam laporannya, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti PT Lembah Tidar yang ditunjuk sebagai pelaksana retreat kepala daerah. PT Lembah Tidar merupakan sebuah perusahaan yang diduga diurus kader Partai Gerindra.

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. 

Mengenai hal itu, Hasan Nasbi kembali menegaskan pihaknya yakin Kemendagri menjalankan semua prosesnya sesuai aturan dan transparan.

"Dan kita yakin proses yang dijalani Kementerian Dalam Negeri itu sudah sesuai dengan aturan, sudah transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," tutur dia.

KPK Duga Ridwan Kamil Beli Mobil Mercy Milik BJ Habibie dari Hasil Uang Korupsi

KPK memeriksa Ilham Akbar Habibie terkait penjualan mobil atas nama B. J. Habibie kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

VIVA.co.id

3 September 2025