Kemarahan Anggota DPR ke Sritex, Kapolres Ngada Cabuli 3 Anak
- Antara.
Round Up, VIVA – Persoalan pailit Sritex hingga ribuan pegawainya terkena PHK, masih menjadi perhatian pembaca di laman News VIVA. Apalagi ada fakta dari anggota DPR yang membuat mereka geram. Selain soal Sritex, ada beberapa berita lainnya yang menarik perhatian.
Berita-berita tersebut, menjadi terpopuler karena ramai dibaca. Hingga kemudian masuk dalam laman terpopuler. Ada lima berita.
Terpopuler pertama, anggota DPR dibuat geram oleh Sritex, bahkan menyebut kurang ajar. Lantaran pemiliknya punya 11 perusahaan tapi tidak mau bayar THR karyawan.
Selanjutnya yang terpopuler kedua, mengenai status prajurit Teddy Indra Wijaya, yang baru naik pangkat dari mayor menjadi letkol TNI. Terutama usai Presiden Prabowo perintahkan TNI harus pensiun bila isi jabatan sipil.
Terpopuler ketiga, adalah terkait AKBP Fajar Widyadharma, mantan Kapolres Ngada. Dimana ia menjalani proses hukum terkait kasus pencabulan tiga anak di bawah umur.
Berita terpopuler keempat, tentang kisah seorang ulama Arab Saudi yang murtad dan ateis. Dia adalah Abdullah Al Qasemi.
Terpopuler kelima, adalah pembelaan dari Menteri HAM Natalius Pigai terhadap Presiden Prabowo Subianto, terkait alergi demonstrasi pasca eks Mendikdasmen Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan alasan ia diberhentikan dari menteri.
Kelima berita tersebut, kami rangkum dalam Round-Up. Yakni kumpulan berita-berita terpopuler sepanjang hari kemarin. Berikut kelima berita tersebut:
1. Geramnya Anggota DPR ke Sritex: Kurang Ajar, Punya 11 Anak Perusahaan Tapi Tak Mau Bayar THR!
Suasana perusahaan tekstil dan garmen terbesar se-Asia Tenggara Sritex di Sukoharjo, Jumat (25/10).
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani, menyoroti kebijakan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinilai tidak bertanggung jawab terhadap pekerjanya. Dalam rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan, ia menilai perusahaan tekstil tersebut tidak menghormati hak-hak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama terkait tunjangan hari raya (THR) yang masih terhutang.
2. Status Prajurit Seskab Teddy Usai Prabowo Perintahkan TNI Harus Pensiun Jika Isi Jabatan Sipil
Presiden RI Prabowo Subianto dan Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya (kanan).
- YouTube Setpres
Pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan menekankan aturan bahwa prajurit TNI yang ditugaskan ke kementerian atau lembaga lain harus pensiun dini.
