Pemprov Kaltim Sabet 12 Kali WTP Beruntun, Wagub Seno Aji: Memperkuat Kepercayaan Masyarakat

Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Kalimantan Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Pencapaian Kaltim ini menjadi kali ke-12 secara berturut-turut mempertahankan prestasi tersebut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD, Jumat, 23 Mei 2025.

Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Pusat Ahmad Adib Susilo menyerahkan LHP tersebut. Dari pihak Kaltim diwakili Wakil Gubernur Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Wagub Seno Aji mengatakan opini WTP bukan sekadar penghargaan. Namun, jadi semangat untuk terus memperbaiki pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

“WTP ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran. Namun yang lebih penting, bagaimana ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah," kata Seno, dalam keterangannya dikutip pada Sabtu, 24 Mei 2025.



Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Pusat Ahmad Adib Susilo

Photo :

• Istimewa

Seno pun mengapresiasi BPK RI atas dukungannya. Selain itu, ia juga menyampaikan peran dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Kaltim atas kolaborasi dan pengawasan yang optimal. 

Sementara, Ahmad Adib dari BPK RI menjelaskan laporan keuangan Pemprov Kaltim sudah memenuhi empat aspek utama pemeriksaan. Keempat aspek itu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

“Ini capaian yang patut diapresiasi. Semoga kualitas akuntabilitas dan transparansi ini terus dipertahankan,” jelas Adib

Dengan pencapaian ke-12 kali berturut, Kaltim memperlihatkan komitmennya sebagai salah satu provinsi yang konsisten menjaga keuangan daerah secara akuntabel dan profesional.

Halaman Selanjutnya

Sementara, Ahmad Adib dari BPK RI menjelaskan laporan keuangan Pemprov Kaltim sudah memenuhi empat aspek utama pemeriksaan. Keempat aspek itu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.