Mendikdasmen Usul Tambahan Anggaran Rp71,11 T buat Wajib Belajar 13 Tahun

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti
Sumber :
  • Kemendikdasmen

Jakarta, VIVA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meminta penambahan anggaran sebesar Rp71,11 triliun untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun. Permintaan itu disampaikan Abdul Mu'ti dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada Kamis, 10 Juli 2025.

Tak Hanya SD hingga SMA, DPRD Ingin Sekolah Madrasah Jakarta juga Gratis

"Tambahan anggaran yang diusulkan menjadi sebesar Rp71,11 triliun," ujar Abdul Mu'ti.

Ilustrasi Dunia Pendidikan : Potret anak-anak sekolah sedang berlatih Pramuka di wilayah Kalimantan Timur (Jhovanda)

Photo :
  • VIVA.co.id/Jhovanda (Kalimantan Timur)
ASN Bimas Buddha Kemenag Diminta Sampaikan Info ke Masyarakat dengan Bijak

Ia menjelaskan pihaknya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp33,65 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga, jika ditotal dengan usulan tersebut, total anggaran dalam pagu anggaran menjadi 104,76 triliun.

Dia mengatakan awalnya Kemendikdasmen mengajukan anggaran sebesar Rp67,67 triliun. Usai pihaknya mendapatkan berbagai masukan pada rapat kerja pada 1 Juli 2025, Mu'ti kembali mengusulkan penambahan anggaran.

Mendikdasmen Ogah Komentari Kasus Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek

"Lalu kami melakukan simulasi lebih lanjut, dan mengusulkan tambahan anggaran sebesar R3,44 triliun," kata dia.

Ilustrasi buku dan pendidikan (dokumen pribadi)

Photo :
  • vstory

Di sisi lain, Abdul Mu'ti akan menggunakan anggaran tambahan itu untuk program wajib belajar 13 tahun, pelatihan vokasi hingga pelaksanaan tugas tata kelola kementeriannya.

"Usulan tambahan dimaksud untuk dukungan program wajib belajar 13 tahun, program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, program pembangunan kebahasaan dan kesastraan, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta dukungan pelaksanaan tugas fungsi dan tata kelola Kemendikdasmen," katanya.

Aksi mahasiswa di depan Kejaksaan Agung

Kejagung Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Pokir di NTB

Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta usut dugaan korupsi anggaran pokok pikiran (pokir) resmi di NTB

img_title
VIVA.co.id
17 Juli 2025