Soal Penyelenggaraan Haji 2026 Diurus BPH, Begini Respons Istana

Mensesneg RI, Prasetyo Hadi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta, VIVA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi buka suara soal kabar Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan menjadi penyelenggara haji tahun 2026. Dia membenarkan jika ada rencana tersebut.

KPK Usut Calon Haji Khusus Baru Daftar Langsung Berangkat Tanpa Antre

"Memang rencananya seperti itu," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Juli 2025.

Prasetyo menjelaskan, desain awal pembentukan BP Haji memang untuk menjadi penyelenggara ibadah haji. 

Prabowo Bertolak ke Beijing Malam Ini, Penuhi Undangan Presiden Xi Jinping

"Desain dibentuknya Badan Penyelenggara Haji itu memang kita memiliki rencana untuk penyelenggaraan haji itu dilakukan atau dikerjakan oleh Badan Haji," tutur dia.

Namun, saat ini, DPR sedang menggodok RUU Haji. Sehingga, pemerintah masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan diserahkan DPR untuk dikaji lebih lanjut.

KPK Periksa Kepala BPKH dan Khalid Basalamah di Kasus Korupsi Kuota Haji 2024

Prasetyo menyebut catatan dari DPR sangat penting untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

"Karena kan kita berharap ini bagian dari suatu proses yang secara komprehensif. Kita berharap dengan penyelenggaran haji tahun depan akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya," tutur dia. 

Di samping itu, mengenai kuota haji tahun 2026, Prasetyo belum bisa bicara banyak. Sejauh ini, kata dia, kuota haji untuk Indonesia masih berdasarkan kuota dasar.

"Sepanjang informasi yang kami dapatkan kuota masih kuota basic ya, kuota dasar. Sebagaimana setiap tahun biasanya setelah penyelenggaraan haji itu segera pemerintah Arab Saudi itu mengirimkan surat yang isinya adalah perencanaan kuota," pungkas dia. 

BEM SI Kerakyatan usai melakukan pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi

BEM SI Kerakyatan Temui Mensesneg, Dorong Pembentukan Tim Investigasi Makar

BEM SI Kerakyatan mendorong pemerintah membentuk tim investigasi terkait dugaan makar yang terjadi bersaman dengan aksi demo beberapa waktu terakhir.

img_title
VIVA.co.id
4 September 2025