Draf RUU Sulit Diakses, Sekjen Sebut Website DPR Langganan Diserang Hacker

Sekjen DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat
Sumber :
  • Yeni Lestari/VIVA

VIVA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar buka suara soal situs resmi DPR RI yang kerap mengalami server down dan berpotensi menyebabkan public sulit mengakses sejumlah dokumen atau draf terkait proses legislasi.

YLBHI Minta Aturan TNI jadi Penyidik Dihapus dalam RUU KUHAP

Dia menyebut, situs DPR yang bermitra dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Bareskrim Polri sering mendapatkan serangan siber dan upaya peretasan pihak tak bertanggungjawab.

"Jadi sangat sering, ratusan kali, bahkan ribuan kali website DPR itu selalu ada upaya penyerangan-penyerangan itu. Itu di-hack, itu banyak sekali," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juli 2025.

Hotman Usul RUU KUHAP Beri Tambahan Hak untuk Pengacara, Singgung Kasus Jokowi

Hal tersebut disampaikan Indra merespons soal sulitnya public mengunduh Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP karena situs DPR RI tak dapat diakses.

"Jadi memang apa yang disampaikan teman-teman itu benar, beberapa kali kami harus mengambil tindakan untuk mematikan karena banyak sekali hacker-hacker itu yang mencoba masuk dan menerobos sistem yang ada di kita," katanya.

DPR Undang YLBHI dan Advokat Besok buat Bahas RUU KUHAP

Jika hal itiu terjadi, Indra menyebut pihaknya terpaksa harus mengambil opsi untuk mematikan atau shut down sementara situs DPR RI agar tidak merusak keseluruhan sistem beroperasi.

"Pada saat di-hack itu kalau yang sudah banyak pada tingkat tinggi grafiknya, pilihan kami harus dimatikan. Kalau tidak dimatikan, kalau serangan itu berhasil masuk ke dalam itu, itu akan merusak semua sistem kami yang ada ini," ujarnya.

Meski demikian, dia menerangkan dalam mengambil opsi untuk mematikan sementara situs DPR RI tersebut pihaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan lembaga-lembaga yang kompeten.

"Kami untuk mematikan itu berkonsultasi juga dengan lembaga-lembaga kompeten. Biasanya mereka yang merekomendasikan ini tolong Sekretratiat Jenderal ini dishut down dulu karena serangannya terlalu banyak," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya