Ketua DPD: HUT ke-80 RI Momentum Perkuat Pemerataan dan Demokrasi Hijau
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI harus menjadi momen untuk mempertegas makna kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan sekadar lepas dari penjajahan, tetapi tercapainya keadilan dalam pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak," kata Sultan Baktiar Najamudin dalam pernyataannya, Minggu 17 Agustus 2025.
Sultan menyoroti bahwa kebebasan politik tidak cukup bila tidak diikuti oleh keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Sultan mencontohkan semangat dari gagasan demokrasi hijau yang termuat dalam bukunya berjudul Green Policing.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin
- Istimewa
"Demokrasi kita harus lebih substansial: tidak hanya prosedural, melainkan berpihak pada daerah, ekologi, dan generasi mendatang," kata Sultan.
Menurutnya, di tengah krisis iklim global, arah pembangunan Indonesia mesti memasukkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
Salah satu prioritas yang diusung DPD, lanjut Sultan, adalah masuknya RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) ke dalam Prolegnas Prioritas sebagai instrumen penting untuk memperkuat otonomi dan akuntabilitas daerah.
"RUU Pemda harus memastikan pemerataan fiskal, perbaikan layanan dasar, dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Banyak daerah masih merasakan ketertinggalan dari pusat, kewenangan dan anggaran harus jelas agar pembangunan terasa nyata," ujar Sultan.
Dalam konteks sinergi pusat-daerah, Sultan menekankan perlunya langkah terpadu pada bidang ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.
"Kita harus mendorong pemerataan investasi, memperkuat UMKM, menjamin akses fasilitas kesehatan dasar, dan mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta konektivitas internet. Sinergi pusat-daerah harus berbasis kolaborasi, bukan sekadar retorika," tegas Sultan.
Sultan juga menyoroti Asta Cita sebagai peta pemerataan yang harus diimplementasikan sampai ke level daerah. "Asta Cita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan," katanya.
Sultan menegaskan DPD berperan sebagai pengawas dan pengawal agar janji-janji tersebut terwujud.
Sultan juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk bekerja bersama mewujudkan kemerdekaan yang bermakna, sesuai dengan tema 'Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.
"Mari jadikan HUT ke-80 ini sebagai momentum mempercepat pemerataan dan menjadikan Indonesia yang lebih adil, hijau, dan bersatu bagi seluruh wilayah," kata Sultan.
