Prabowo Gelar Rapat Mendadak, Bahas Penertiban Tambang Ilegal
- Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut digelar pada Selasa, 19 Agustus 2025 malam.
“Pada Selasa malam kemarin, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor," kata Seskab Teddy.
Seskab Teddy juga menjelaskan pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam. Menurut Seskab Teddy, agenda pertemuan membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.
Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Hambalang, Bogor
- Biro Pers Sekretariat Presiden
"Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," tutur dia.
Seskab Teddy pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan.Â
Saat itu, Presiden Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan dan aparat penegak hukum. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain para menteri, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Survei: Publik Yakin Abolisi-Amnesti Tak Guncang Hubungan Prabowo dan Jokowi
Survei Polling Institute melakukan survei terkait hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai kebijakan pemberian amnesti-abolisi.
