PDIP Dididesak Ikuti Jejak NasDem dan PAN Terkait Deddy Sitorus
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) didesak untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan salah satu kadernya, Deddy Sitorus.
Desakan ini muncul menyusul pernyataan kontroversial Deddy Sitorus yang mengatakan 'jangan bandingkan DPR dengan rakyat jelata', sebuah pernyataan yang dinilai sangat melukai hati masyarakat.
"Ucapan tersebut bukan hanya mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, tetapi juga mempertegas jurang pemisah antara DPR dan rakyat yang mereka wakili. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat," kata Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melalui Ketua PD KMHDI Jakarta, Marselinus, Selasa, 2 September 2025.
Marselinus menyoroti bahwa beberapa partai politik lain telah menunjukkan sikap tegas dengan menonaktifkan kader-kader mereka yang membuat pernyataan atau tindakan kontroversial. Dirinya menyebut nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Nafa Urbach, hingga Uya Kuya, semuanya telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing demi menjaga marwah partai dan merespons kemarahan publik.
“Langkah yang diambil oleh Ketum Partai NasDem dan PAN sudah tepat dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kini tinggal PDIP yang belum mengambil tindakan terhadap Deddy Sitorus, padahal dampak dari ucapannya sangat meresahkan,” kata Marselinus.
"Kami menilai bahwa sebagai partai besar yang mengusung nilai-nilai kerakyatan dan mengaku bahwa mereka wakil wong cilik, PDIP semestinya menjadi teladan dalam menjunjung etika politik dan moralitas publik. Pembiaran terhadap pernyataan semacam ini akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun partai politik," ucapnya lagi.
Kata TNI Soal Beredarnya Surat Ajakan Pam Swakarsa
Beredar surat dengan kop Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPI, yang didalamnya menyebut soal instruksi Pam Swakarsa di seluruh Tanah Air, Mabes TNI buka suara.
