Prabowo Bakal Lantik Menko Polkam Siang Ini, Djamari Chaniago?
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Rabu, 17 September 2025 siang ini.Â
Rencana pelantikan itu diungkap langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Tito menyebut dirinya mendapatkan undangan pelantikan menteri.
"Belum tahu, saya hanya dapat undangan doang. Ya saya dengar ya Menko Polkam. Ya sebagai Mendagri (hadir) kan saya di bawah koordinasi Menko Polkam," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 17 September 2025.
Saat ditanya apakah Letjen (Purn) Djamari Chaniago yang akan dilantik menjadi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan, Tito mengaku tidak tahu.
"Saya enggak tahu," jelas dia.Â
Sebelumnya diberitakan, muncul nama Djamari Chaniago di tengah kosongnya kursi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) usai Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle.Â
Djamari Chaniago diisukan akan mengisi kursi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan.
Mengenai isu tersebut, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto mengaku tak bisa berkomentar lebih jauh.Â
Sebab, urusan kabinet atau reshuffle menteri kata Aris merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Waduh, saya tidak bisa bicara tentang reshuffle ya, biar nanti yang diumumkan beliau," kata Aris usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 16 September 2025.
Aris juga tidak menanggapi lebih jauh perihal penentuan nama Menko Polkam baru apakah sudah final atau masih dipertimbangkan oleh Prabowo.
"Tidak mengertilah. Reshuffle nanti biar urusan beliau," tuturnya.
Termasuk mengenai kandidat Menko Polkam dari kalangan sipil atau militer, Aris meminta awak media tidak menanyakan perihal tersebut kepada dirinya.Â
"Tentang reshuffle jangan tanya saya," ujarnya.
Muzani: Urusan Reshuffle Kabinet Itu Kewenangan Presiden
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan urusan reshuffle menteri Kabinet Merah Putih merupakan kewenangan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
