Marak Siswa Keracunan Massal Gegara MBG, DPR: Satu Korban Saja Sudah Jadi Alarm
- BRI
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah imbas maraknya keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai kasus itu harus menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih kuat dan akuntabel.
“Penutupan dapur yang bermasalah adalah langkah tepat, tetapi bukan solusi akhir. Perbaikan harus dilakukan di hulu," kata Edy dalam keterangannya, Senin, 29 September 2025.
Para korban keracunan hidangan soto menu MBG dirawat di Puskesmas
- tvOne/Wawan
Selain itu, Edy menilai sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS) wajib dimiliki oleh setiap dapur MBG. Menurutnya SLHS sebagai standar mutlak untuk preventif kasus keamanan pangan.
"Tanpa standar dasar ini, risiko keracunan akan selalu menghantui penerima manfaat MBG,” kata dia.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada izin semata. Proses pemilihan bahan makanan, cara pengolahan, hingga distribusi harus berada dalam pengawasan ketat.
Artinya, lanjut dia, seluruh proses sampai makanan diterima penerima manfaat MBG, harus diawasi.
Edy menyebut pengawasan ini bisa tercapai jika Kementerian Kesehatan melalui puskesmas dan dinas kesehatan bekerja beriringan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Puskesmas dan dinkes memiliki infrastruktur yang lengkap di daerah.
“Selama kementerian dan lembaga ini jalan sendiri-sendiri ini. BGN lebih mengejar kuantitas SPPG ketimbang kualitas. Ini berbahaya. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, Kemenkes, dan BPOM, standar keamanan pangan tidak mungkin dijaga,” kata Edy.
Menurutnya, agar kerja lintas lembaga berjalan efektif, diperlukan payung hukum yang jelas. Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden harus segera diterbitkan sebagai dasar koordinasi dan pengawasan terpadu.
“BGN tidak bisa berjalan sendirian. Presiden harus memastikan bahwa Kemenkes dan BPOM masuk ke sistem sejak awal. Dengan begitu, standar mutu tidak hanya ditulis di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan di lapangan,” ucapnya.
Edy juga menyoroti lemahnya komunikasi publik BGN dalam menghadapi kasus keracunan. Menurutnya, pernyataan yang meremehkan jumlah korban justru melukai perasaan masyarakat.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
- Dok. Bizhare
“Tidak ada kata ‘cuma’ dalam urusan keracunan makanan. Ini menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak kita. Satu korban saja sudah cukup menjadi alarm. Pemerintah harus belajar berkomunikasi dengan empati dan tanggung jawab,” ujarnya.
Edy menegaskan bahwa MBG adalah program besar dengan harapan besar. Namun tanpa perbaikan sistem di hulu, pengawasan terpadu, dan komunikasi publik yang benar, program ini akan terus dibayangi masalah.
