Kepala BGN: Seharusnya Proses Masak Sampai Pengiriman Optimalnya 4 Jam
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan SOP yang harus dijalankan oleh tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya yaitu proses masak menu sampai pengiriman tak lebih dari 6 jam.
Hal tersebut diungkap Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 1 Oktober 2025.
"Kita tetapkan proses masak sampai delivery (pengiriman) tidak lebih dari 6 jam, optimalnya di 4 jam," kata Dadan.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
- Dok. Bizhare
Ia kemudian menyoroti SPPG di Bandung yang memulai masak menu MBG dari pukul 9 malam. Namun, pengirimannya di pukul 12 siang.
"Seperti di Bandung itu ada yang memasak dari jam 9 (malam) dan kemudian di delivery-nya ada yang sampai jam 12, ada yang jam 12 lebih," kata dia.
Di sisi lain, Dadan menilai banyaknya kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah wilayah karena disebabkan dapur MBG tak menjalani SOP yang sudah ditentukan.
"Kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama," kata Dadan.
Dadan menegaskan bahwa pihaknya akan menindak SPPG yang tidak mematuhi SOP. Salah satunya yaitu dengan menutup sementara dapur MBG tersebut.
"Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan," pungkasnya.
Kasus keracunan MBG di SMKN 1 Cihampelas Bandung Barat
- tvOne
Dadan juga mengatakan BGN akan memitigasi trauma bagi penerima manfaat MBG. Pun, SPPG diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian dan berbenah dalam membuat menu yang aman dikonsumsi oleh penerima manfaat.
"Dan kemudian mereka juga harus mulai memitigasi terkait juga dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat. Dan oleh sebab itu penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi," imbuhnya.
Kemenkes Terbitkan Edaran Percepat Penerbitan SLHS SPPG
Pemerintah daerah wajib menerbitkan SLHS dalam waktu paling lama 14 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.
