Prabowo: Kritik Bagus, Tapi Jangan Fitnah!
- Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto mempersilakan semua pihak untuk menyampaikan kritik hingga koreksi terhadap pemerintahannya. Dia mengaku tak masalah dengan hal tersebut, asalkan bukan fitnah.
Hal itu ditekankan Prabowo saat menghadiri perayaan Natal nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Januari 2026.
Prabowo awalnya menyinggung soal pandangan yang menyebut bahwa bersatu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Dia menepis pandangan tersebut.
Prabowo menilai, demokrasi membuka ruang luas bagi kritik dan koreksi. Namun, dia mengingatkan, penyampaian kritik tidak dibarengi dengan fitnah yang dapat menimbulkan perpecahan.
"Ada yang mengatakan, kalau bersatu itu tidak demokratis. Lho, demokrasi silakan, koreksi silakan, kritik bagus, tapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah. Saya yakin di agama Kristen demikian juga," ucap Prabowo.
Prabowo mengaku selalu terbuka dengan kritik dan koreksi dari semua pihak. Menurutnya, kritik dan koreksi justru menjadi bentuk kepedulian dan pengawasan.
"Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan. Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, kita tidak suka dikoreksi, tapi sesungguhnya itu mengamankan, iya kan?" tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengaitkan persoalan fitnah dengan nilai-nilai keagamaan. Dia mengenaskan semua agama secara tegas melarang kebohongan dan fitnah karena memiliki dampak buruk bagi kehidupan.
Dia mencontohkan dalam ajaran Islam, fitnah disebut lebih kejam daripada pembunuhan. Menurut Prabowo, kebohongan dapat menimbulkan kecurigaan, perpecahan dan kebencian yang berpotensi menghancurkan negara.
“Kebohongan itu tidak baik. Apalagi kebohongan yang menimbulkan kecurigaan, kebencian, dan perpecahan. Ini bisa menghancurkan negara,” pungkas Prabowo.
DPR Tegur Menteri ATR/BPN soal Lambannya Persetujuan Lahan Program Presiden
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyoroti soal lambannya proses persetujuan lahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
