MBG Dinilai Bakal Jadi Program 'Raksasa'
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menilai Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satu program paling mulia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menyoroti ancaman serius karena pelaksanaan program MBG tak terkendali dengan baik.
MBG, kata dia, seharusnya menjadi wajah kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama siswa miskin. Tetapi ketika anggaran makan dipotong, ketika dapur tidak layak tetap beroperasi dan pihak ketiga masuk hanya untuk mengejar keuntungan, maka program yang semestinya menjadi warisan besar Presiden justru berisiko berubah menjadi beban moral dan politik.
Karena itu, kata Gus Lilur, MBG harus segera diselamatkan dari para 'copet' anggaran yang merusak idealisme program ini.
“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, sebelum sampai ke piring mereka,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 Mei 2026.
Menurutnya dapur MBG harus dikelola dan diawasi dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Sebab, MBG merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo.
“Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” ujarnya.
Gus Lilur menegaskan, struktur SPPG sudah memiliki ketentuan teknis. Salah satunya yaitu harus ada ahli gizi, akuntan hingga relawan yang bekerja untuk memproduksi makanan bergizi.
Karena itu, jika seluruh aturan dijalankan secara benar, SPPG atau dapur MBG seharusnya bisa menjadi instrumen pelayanan publik yang baik.
“SPPG itu ada juknisnya. Ada ahli gizi, ada akuntan, ada relawan, semua punya hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi kalau di sekelilingnya muncul praktik fee, pungutan, lisensi yang tidak transparan, atau pemotongan nilai makanan, maka anak-anak yang menjadi korban,” ujarnya.
