Buruh Minta DPR Serius Tangani RUU Ketenagakerjaan
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Koalisi Besar Pejuang Buruh Indonesia meminta DPR RI untuk serius dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan.Â
Hal itu ditekankan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea usai bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Panja RUU Ketenagakerjaan, Senin, 3 Agustus 2026.
"Karena itu koalisi besar Pejuang Buruh Indonesia mengingatkan kepada DPR dan pemerintah, agar serius dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan," ucap Andi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Andi berharap, pemerintah dan DPR tidak mengulang polemik yang terjadi seperti saat penyusunan Undang-undang Ciptakerja atau Omnibus Lawndalam menyusun RUU Ketenagakerjaan.
Koalisi buruh tidak ingin penyusunan RUU Ketenagakerjaan ini menjadi polemik hingga menyebabkan gelombang demonstrasi besar-besaran.
"Karena kami tidak menginginkan seperti Omnibus Law, jadi berjejal, berjilid-jilid dan sangat panjang, dan perlawanan sangat keras di semua, di seluruh Indonesia," tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Andi pun mengapresiasi langkah DPR RI yang membuka ruang dialog dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan.
"Mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder," pungkas Andi.
Rekam Jejak Eva Stevany Rataba, Anggota DPR yang Masuk Desil 4 Data Bansos di Torut
Nama Eva Stevany Rataba tengah menjadi perhatian publik setelah disebut tercantum dalam data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Toraja Utara (Torut).
