"Penangkapan Akil, Puncak Penegakan Hukum 2013"

VIVAnews - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyoroti penegakan hukum sepanjang tahun 2013. Partai berlambang Banteng moncong putih itu mencatat, di antara institusi penegak hukum yang lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menorehkan prestasi yang paling menonjol.

"Puncak dari proses penegakan hukum yang terjadi di Indonesia 2013 ini adalah tertangkapnya Ketua MK," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Panjaitan di kawasan Cikini, Jakarta, Senin 23 Desember 2013.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengaku tidak pernah membayangkan seorang Akil Mochtar tertangkap. Kala itu, Trimedya sedang berada daerah pemilihan (dapil). Begitu membaca berita di media online, Trimedya masih tidak percaya.

"Saya pikir hanya gosip saja. Namun masuk running teks saat menerima uang suap. Itu prestasi spektakuler dari KPK. Bahkan ini baru pertama kali di dunia, Hakim MK ditangkap," ujarnya.

Trimedya berharap tahun 2014, KPK tetap menjaga independensi. Terlebih tahun depan merupakan tahun politik. Dia pun mengklaim PDI Perjuangan tidak akan pernah mengintervensi apapun terhadap lembaga tersebut.

"Pada saat Akil ditangkap sampai Ratu Atut, tidak ada pernyataan (PDI Perjuangan) mendorong agar proses hukum dipercepat. Kami menyerahkan pada proses hukum. Rano Karno juga tidak mendorong agar Atut cepat diproses walaupun banyak laporan ke Kejaksaan, atau KPK," ucapnya.

Ratu Atut, Gubernur Banten, ditahan KPK Jumat pekan lalu karena ditetapkan sebagai tersangka. Menurut KPK, Ratu Atut diduga bersama-sama dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, menyuap Akil Mochtar.

Dengan penahanan itu, kemungkinan Rano Karno menjadi gubernur menggantikan Ratu Atut yang terseret kasus hukum. (umi)