Keputusan KPU Memilih ICR Vendor Driven
- Syaefullah/VIVA.
Selain itu, memang ada teknologi ICR. Teknologi ini sudah sering dipakai oleh Biro Pusat Statistik. Tapi ICR itu selalu dibantu oleh banyak operator, untu mengantisipasi kesalahan.
Teknologi ini yang digunakan pada PDA-PDA. Pada teknologi ICR di PDA, biasanya harus 'belajar' dulu untuk mengenali tulisan penggunanya. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan oleh ICR untuk itu?
Untuk kasus ini, ICR bukan teknologi yang cocok, karena ICR perlu pengujian. Tulisan tangan seseorang membutuhkan 10-20 kali pengujian sebelum ICR mampu mengenalinya dengan benar.
Misalnya saya menulis sebuah kata di PDA tertentu. Bila kemudian orang lain yang menulis kata yang sama di perangkat itu, belum tentu ICR di perangkat tersebut mampu memahaminya. Apalagi teknologi ini harus membaca tulisan dari beribu petugas yang ada dari Sabang sampai Merauke.
Oleh karenanya akhirnya kami merekomendasikan untuk menggunakan OMR. Dulu teknologi harus menggunakan pensil 2B. Namun kini teknologi ini tak perlu menggunakan pensil 2B, cukup mencontreng atau menyilang kolom tertentu.
Jadi tidak ada masalah tentang itu. Dan ini adalah teknologi yang paling robust di bidang ini.
Jadi tak perlu menghitami kolom tertentu dengan pensil sehingga memakan waktu lama?
Tidak perlu. Tinggal mencontreng atau menyilang saja kolom tertentu. Dengan demikian kolom tersebut yang akan dikenali sebagai masukan datanya.
Oleh karenanya, kita menyediakan form C1 IT, yang sedianya digunakan dengan cara mencontreng atau menyilang. Nantinya, data tersebut yang bakal menjadi data digital untuk dikirim ke pusat.
Sejak kapan Bapak diminta untuk menjadi tim ahli KPU?
Sekitar November dan Desember 2008 saya sudah mulai menyusun laporan. Sekitar dua bulan kita menyusun dokumen berisi sekitar 400 halaman.
Tapi sebenarnya saya sudah lama mempelajari tentang pemilu. Saat itu saya mencari orang siapa yang sebelumnya sudah melakukan riset tentang teknologi untuk pemilu itu. Dan kita lihat yang paling siap mengenai tabulasi, saat itu adalah Pak Hemat Dwi Nuryanto.
Namun, sebenarnya saya sudah mulai sering ke KPU saat mengusulkan konsep e-procurement untuk KPU. Karena pada pemilu sebelumnya, pemilu kita sukses, namun penyelenggara pemilu banyak yang masuk penjara. Hal ini disebabkan karena proses pengadaan yang kurang transparan.
