Eks Dirjen Kemenakertrans Didakwa Memeras Anak Buah
Rabu, 2 Desember 2015 - 23:57 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Mantan Direktur Jendral pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jamaluddien Malik, didakwa berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dia didakwa telah melakukan pemerasan terhadap para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada dibawah lingkungannya serta didakwa telah menerima uang suap yang berasal dari rekanannya.
Pada dakwaan kesatu, Jamaluddien didakwa bersama-sama dengan Achmad Said Hudri selaku Sekretaris Ditjen (Sesditjen) P2KTrans telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berada di bawah lingkup Ditjen P2KTrans untuk menyetorkan sejumlah uang dengan cara memotong pembayaran, mencairkan anggaran untuk kegiatan fiktif.
Jaksa menyebut Jamaluddien telah memerintahkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berada di bawah lingkup Ditjen P2KTrans, yakni Djoko Haryono, Rini Nuraini, Darmansyah Nasution, Rina Puji Astuti, Rini Birawaty, Mamik Riyadi, dan Syafrudin untuk memberikan sejumlah uang kepada Jamaluddien guna kepentingannya sendiri.
"Dengan disertai ancaman akan mencopot jabatannya, memutasi ke satuan kerja yang dapat menghambat karirnya dan memberikan penilaian yang buruk dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil," kata Jaksa Mochamad Wiraksakjaya, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 2 Desember 2015.
Atas perbuatannya tersebut, Jaksa menyebut Jamaluddien telah menerima uang setoran dari para PPK baik pada tahun 2013 maupun tahun 2014 mencapai Rp 6.734.078.000. Uang tersebut kemudian diberikan secara bertahap kepada Jamaluddien oleh Sudarso maupun Syafrudin. Uang diberikan langsung secara tunai maupun digunakan untuk kepentingan pribadinya.
"Seperti membiayai pengajian dalam rangka memperingati ulang tahun terdakwa, membiayai acara pengajian rutin, uang saku terdakwa dalam rangka perjalanan keluar negeri, diberikan kepada staf khusus Menteri, membayar pembantu di rumah dinas terdakwa, biaya operasional terdakwa, membayar pajak mobil pribadi terdakwa, membayar honor sopir pribadi, pembuatan baju terdakwa, tagihan karangan bungan, membeli 1 unit treadmill dan untuk kepentingan terdakwa lainnya serta diberikan kepada Achmad Said Hudri Rp30.000.000, diberikan kepada I Nyoman Suisnaya sejumlah Rp147.500.000 dan diberikan kepada Dadong Irbarelawan Rp50.000.000 yang semuanya dilakukan atas perintah terdakwa," ungkap Jaksa.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ini Pengakuan Otak Komplotan Pemerasan WN Taiwan
Dia didakwa telah melakukan pemerasan terhadap para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada dibawah lingkungannya serta didakwa telah menerima uang suap yang berasal dari rekanannya.
Pada dakwaan kesatu, Jamaluddien didakwa bersama-sama dengan Achmad Said Hudri selaku Sekretaris Ditjen (Sesditjen) P2KTrans telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berada di bawah lingkup Ditjen P2KTrans untuk menyetorkan sejumlah uang dengan cara memotong pembayaran, mencairkan anggaran untuk kegiatan fiktif.
Jaksa menyebut Jamaluddien telah memerintahkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berada di bawah lingkup Ditjen P2KTrans, yakni Djoko Haryono, Rini Nuraini, Darmansyah Nasution, Rina Puji Astuti, Rini Birawaty, Mamik Riyadi, dan Syafrudin untuk memberikan sejumlah uang kepada Jamaluddien guna kepentingannya sendiri.
"Dengan disertai ancaman akan mencopot jabatannya, memutasi ke satuan kerja yang dapat menghambat karirnya dan memberikan penilaian yang buruk dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil," kata Jaksa Mochamad Wiraksakjaya, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 2 Desember 2015.
Atas perbuatannya tersebut, Jaksa menyebut Jamaluddien telah menerima uang setoran dari para PPK baik pada tahun 2013 maupun tahun 2014 mencapai Rp 6.734.078.000. Uang tersebut kemudian diberikan secara bertahap kepada Jamaluddien oleh Sudarso maupun Syafrudin. Uang diberikan langsung secara tunai maupun digunakan untuk kepentingan pribadinya.
"Seperti membiayai pengajian dalam rangka memperingati ulang tahun terdakwa, membiayai acara pengajian rutin, uang saku terdakwa dalam rangka perjalanan keluar negeri, diberikan kepada staf khusus Menteri, membayar pembantu di rumah dinas terdakwa, biaya operasional terdakwa, membayar pajak mobil pribadi terdakwa, membayar honor sopir pribadi, pembuatan baju terdakwa, tagihan karangan bungan, membeli 1 unit treadmill dan untuk kepentingan terdakwa lainnya serta diberikan kepada Achmad Said Hudri Rp30.000.000, diberikan kepada I Nyoman Suisnaya sejumlah Rp147.500.000 dan diberikan kepada Dadong Irbarelawan Rp50.000.000 yang semuanya dilakukan atas perintah terdakwa," ungkap Jaksa.
Halaman Selanjutnya
