Pengamat Transportasi: Demo Sopir Angkot Suruhan Pengusaha
- TMC Polda Metro Jaya
VIVA.co.id – Para sopir taksi konvensional dan sejumlah angkutan umum lainnya menggelar demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta, belum lama ini. Namun demikian, aksi tersebut dinilai bukan atas inisiatif mereka sendiri.
"Itu suruhan pengusaha," kata pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, dalam perbincangan dengan tvOne, Rabu, 16 Maret 2016.
Menurut Tigor, masalah taksi berbasis online disebabkan karena ketidakjelasan pemerintah baik Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dia menilai mereka tidak mampu membuat regulasi atau aturan sebagai payung hukum.
"Kesemrawutan karena pemerintah tidak bisa memenuhi kewajiban dia, memenuhi hak hidup rakyatnya," ujarnya.
Tigor berpendapat pemerintah sudah melakukan pembiaran. Padahal usia taksi online sudah setahun lebih.
"Ahok (mengatakan) blokir, apa yang mau diblokir? Hanya pencitraan seolah dia terima para pengemudi konvensional. (Pernyataan blokir) itu omong kosong," imbuhnya.
Dalam masalah transportasi, Tigor menegaskan, masyarakat atau konsumen membutuhkan aman, nyaman, dan akses. Tiga faktor itu, kata dia, justru bisa dipenuhi jasa angkutan berbasis online.
Sementara itu, anggota Komisi V, Fary Djemy Francis, mengaku siap merevisi Undang-undang Transportasi. Fary meminta transportasi online memenuhi perizinan dan mematuhi peraturan.
"Kami sudah kasih ruang, untuk mengurus izin sesuai UU. Patuhi aturan, urus perizinan, jangan cari jalan tengah terus," katanya.
Fary menyatakan DPR sudah memanggil pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan. Namun hingga kini pemerintah belum bisa menyediakan solusi untuk transportasi yang ideal bagi masyarakat.
"Sehingga masyarakat berinisiatif dan muncul transportasi online. Harus ada ketegasan," tuturnya.
Nyerah karena COVID-19, Aplikasi Transportasi Online Pilih PHK Massal
Aplikasi transportasi online itu PHK 3.700 karyawan.
