Alasan Kuat SBY Perlu 'Sentil' Jokowi
- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kritikannya yang disampaikan, Jumat, 10 Juni 2016, dalam acara buka bersama Partai Demokrat, SBY menekankan sejumlah permasalahan yang dianggapnya perlu menjadi perhatian Jokowi.
Di antaranya, soal mahalnya harga bahan-bahan pokok, kedaulatan partai politik yang dianggap perlu hadir tanpa intervensi, lalu pandangan TNI-Polri yang seakan kini masuk ke politik praktis, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, serta wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, tak ada yang salah dengan sikap partainya dan disampaikan SBY selaku ketua umum partai berlogo mercy tersebut.
"Publik bisa menangkap jernih permasalahan-permasalahan saat ini. Ada kegaduhan dan energi kita habis di situ. Maka itu, Presiden (Jokowi) perlu dikontrol agar mengambil langkah strategis," kata Hinca saat diwawancarai di program Apa Kabar Indonesia Petang, tvOne, Sabtu, 11 Juni 2016.
Menurutnya, Partai Demokrat merasa perlu menyampaikan hak konstitusinya di mana banyak partai saat ini justru 'adem ayem' seakan mendukung penuh semua kebijakan pemerintahan Jokowi.
"Tidak baik juga banyak parpol semua masuk ke satu titik (mendukung), harus ada yang mengontrol. Kita pastikan dukung (pemerintah Jokowi) sampai selesai, tapi yang baik kita dukung, yang jelek kita koreksi," kata Hinca.
Salah satu hal yang menjadi titik perhatian Partai Demokrat, kata Hinca, adalah proses pergantian Kapolri yang tak kunjung dilakukan. Bahkan, muncul wacana ada perpanjangan masa jabatan Kapolri, padahal Kapolri saat ini sudah memasuki usia pensiun.
"Satu tahun terakhir juga kita berdebat soal ini, soal pergantian kapolri, ini kan jadi perbincangan publik yang luar biasa. Demokrat jelas, jangan diperpanjang (masa jabatan), kalau itu diperpanjang tentu menabrak aturan, sistem yang telah dilakukan. Proses regenerasi juga tentu tak jalan," kata dia.
Menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mengaku menerima masukan yang dilontarkan Partai Demokrat. Menurut Basarah, sejauh ini pemerintah di bawah kendali Jokowi sudah berusaha melakukan yang terbaik.
