Bupati Sarmi Angkat Pejabat Tanpa SK, Kemendagri Anulir

Bupati Sarmi Mesak Manibor
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Reno Esnir

VIVA.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memanggil Bupati Sarmi, Papua, Mesak Manibor, Selasa lalu, 14 Juni 2016. Panggilan dilakukan terkait aduan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sarmi, yang dicopot secara sepihak oleh Manibor dan menunjuk SKPD baru tanpa Surat Keputusan (SK). 

Tri Tito Karnavian Harap Dekranas Award Kian Dikenal dan Diikuti Berbagai Daerah

Terkait itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, menjamin Kepala SKPD Sarmi yang memiliki SK pengangkatan dari Kemendagri akan tetap menjabat dan menjalankan tugasnya. Meski mereka diangkat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Albertus Suripno, ketika Manibor tersangkut kasus korupsi dan menjalani hukuman di Jayapura.

"Jadi (Kepala SKPD) yang lama akan tetap posisinya," kata Sumarsono di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Juni 2016.

Mendagri dan Kadin Bahas Pemberdayaan UMKM untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurutnya, Manibor tidak bisa sewenang-wenang mengganti pejabat aktif, meskipun dia bupati. Sebab, mekanisme pengangkatan pejabat diatur undang-undang. Setiap mengganti SKPD, Manibor diminta melakukan seleksi dan penetapannya dikukuhkan dengan SK, tidak boleh hanya lisan.

"Jadi sama dengan SKPD yang sampai saat ini masih lowong, seperti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi. Boleh mengangkat Plt Kepala Dinas untuk itu. Tapi tetap harus pakai SK. Tak apa-apa kalau yang kosong pakai Plt," ungkap Sumarsono.

Mendagri Tito Turun Langsung Pantau Penyaluran Beras SPHP di Provinsi Banten

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi, Beny Wafumulena, berharap keputusan Kemendagri ini bisa dimaklumi Manibor, sehingga mereka bisa kembali kerja.

"Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dijalani dengan benar oleh Pak Bupati (Mesak Manibor)," ujar dia.

Beny sendiri mengaku tak masalah jika Manibor mau merombak jajaran SKPD. Namun, tindakan ini harus mengikuti aturan. "Pada prinsipya forum SKPD menyambut dengan terbuka pak Bupati aktif kembali, tapi tidak serta merta melakukan tindakan yang ilegal dan sewenang-wenang," kata dia.

Untuk diketahui, sebelumnya beredar surat pernyataan Forum SKPD Kabupaten Sarmi yang dipimpin Ketua, Flafius Yaas. Dalam surat tersebut, komponen SKPD yang diangkat melalui kesepakatan 27 Januari 2016, menolak sikap Bupati Mesak Manibor yang dianggap sewenang-wenang dengan mengangkat jajaran SKPD baru tanpa SK.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian

Mendagri Minta Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan Dilaksanakan Sesuai Arahan Presiden

Mendagri Tito Karnavian meminta agar pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

img_title
VIVA.co.id
22 Agustus 2025