Kader Ikut Padepokan Kanjeng Dimas, Gerindra: Tak Masalah

VIVA.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menanggapi soal adanya kader Partai Gerindra yang menjadi pengikut Padepokan Kanjeng Dimas yaitu Marwah Daud Ibrahim.  

"Tidak ada masalah. Ada yang salah dengan terlibat? Sepengetahuan saya Bu Marwah ketua yayasan di padepokan itu," kata Desmond saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu, 28 September 2016.

Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah jika Marwah terlibat dalam proses pemalsuan. Gerindra, kata dia, mempersilakan aparat penegak hukum memproses dugaan tindak pidana terkait padepokan tersebut.

"Kalau Bu Marwah terlibat, ya silakan saja hukum berjalan secara normal, tidak ada perlindungan kok. Sepengetahuan tidak (kader terlibat selain Marwah), mungkin dia ngajak kader lainnya tidak tahu juga," kata Desmond.

Sebelumnya, pemimpin Padepokan Kanjeng Dimas, Taat Pribadi atau Dimas Kanjeng ditangkap aparat gabungan Polres Probolinggo dan Polda Jatim pada Kamis, 22 September 2016. Dia disangka sebagai otak pembunuhan dua anak buahnya, Ismail Hidayat dan Abdul Gani. Penangkapan Dimas Kanjeng dikawal hampir seribu personel polisi.

Selain tersangka kasus pembunuhan, Taat Pribadi kini terbelit kasus dugaan penipuan dan pencucian uang. Tiga laporan penipuan diterima Polda Jatim dengan kerugian korban total Rp1,5 miliar, satu laporan di Markas Besar Polri dengan kerugian korban Rp20 miliar. Sementara untuk kasus penipuan, Taat masih berstatus saksi terlapor dan belum menjadi tersangka.

Kader Gerindra yang merupakan Ketua Yayasan Padepokan Kanjeng Dimas, Marwah Daud Ibrahim mengakui dia adalah salah satu pengikut dari Taat Pribadi atau Kanjeng Dimas. Namun dia membantah tudingan yang berkembang bahwa maha gurunya itu mengajarkan paham yang sesat seperti yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). (ase)

Gerindra Harap Suara di Pemilu 2029 Naik, Biar Dapat Bantuan Dana Parpol Lebih Banyak

Partai Gerindra mendapatkan bantuan dana parpol atau partai politik sebesar Rp 20 miliar dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

VIVA.co.id

21 Mei 2025