Wapres JK Sebut Penghapusan Ujian Nasional Belum Final
- ANTARA/Siswowidodo
VIVA.co.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2017 mendatang. Keputusan ini, katanya, sudah disetujui Presiden Joko Widodo, meski Instruksi Presiden (Inpres) terkait hal ini belum keluar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah klaim Muhadjir yang menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah setuju atas wacana moratorium UN tersebut. Menurut JK, keputusan itu akan terlebih dulu dibahas dalam rapat kabinet.
"Ya Presiden (Jokowi) sudah menyampaikan tadi, tapi itu belum final. Jadi nanti akan dibicarakan dulu di rapat kabinet. Oke, nanti akan dibicarakan dulu di rapat kabinet," ujar JK di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu, 26 November 2016.
Dengan wacana dihapuskannya UN. Maka, ujian akhir bagi siswa sekolah akan didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Pada level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan.
UN akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Selama memoratorium UN, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata se-Indonesia.
Kemendikdasmen Ubah Ujian Nasional Jadi TKA, Tapi Bukan Standar Kelulusan
Ujian Nasional (UN) kini resmi digantikan dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang akan mulai diterapkan pada November 2025 untuk siswa kelas 12 SMA/SMK.
