Dirut Bulog Akui Pejabat Sering 'Titip' Pengusaha Rekanan

Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti (kanan).
Sumber :
  • ANTARA/Rosa Panggabean

VIVA.co.id – Direktur Utama atau Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Djarot Kusumayakti mengakui sering menerima telepon dari kepala daerah dan pejabat tinggi mengenai persoalan kelangkaan komoditas bahan pokok di berbagai daerah.

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pileg DPD RI Sumbar,

Dalam persidangan terdakwa Ketua DPD, Irman Gusman, dia pun mengakui sering menunjuk langsung pengusaha yang dititipkan para kepala daerah atau pejabat tinggi itu untuk menjadi rekanan Bulog.

"Banyak gubernur dan bupati. Saya kemudian melakukan penelitian lagi. Banyak yang saya penuhi tapi banyak yang saya tolak juga," kata Djarot di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 20 Desember 2016.

Mantan Hakim MK Sebut KPU Tak Profesional Gelar Pileg DPD di Sumbar

Mendengar jawaban itu, Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango kemudian menanyakan lebih jauh mengenai rekomendasi para pejabat itu. Djarot mengakui bahwa beberapa pejabat yang menitipkan pengusaha yang akan ditunjuk sebagai rekanan Bulog.

"Tapi ada yang merekomendasikan seseorang dan ada yang hanya (menanyakan) soal kelangkaan saja," kata Djarot.

Tak Sudi Dicoret KPU, Irman Gusman Ajukan Sengketa ke MK Minta Pileg DPD di Sumbar Diulang

Dalam kasus ini, Irman Gusman didakwa menerima uang Rp 100 juta dari dua Bos CV Semesta Berjaya (SB) Xaveriandy Sutanto dan Memi yaitu distributor gula di Sumatera Barat. Suap itu terkait pengaturan kuota gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan ke Sumatera Barat.

Irman diduga menggunakan pengaruhnya mengatur kuota gula impor dari Bulog kepada perusahaan CV SB. Di antaranya meminta bantuan Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman

Eks Ketua MK Ungkap Jangan Debatkan Putusan Irman Gusman: Jalankan Saja

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK,) Jimly Asshiddiqie berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD RI dapil

img_title
VIVA.co.id
14 Juni 2024