Fadli Zon Minta Kominfo Terbuka Soal Prosedur Pemblokiran
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menyesalkan sikap pemerintah yang telah melakukan pemblokiran terhadap situs berita yang dianggap menyebarkan konten ilegal.
Menurut dia, tindakan pemblokiran yang dinilai sewenang-wenang itu selain dapat melanggar konstitusi, juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun.
"Kemkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran," kata Fadli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 3 Januari 2017.
Politisi Gerindra itu menambahkan para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif.
"Publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah," ujar dia.
Fadli juga menekankan bahwa hal lain yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan oleh Kominfo adalah keberadaan akun-akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan. Namun hal dinilai tidak dilakukan dan bahkan dibiarkan.
"Kominfo harusnya tidak gegabah dan tidak diskriminatif dalam mengkontrol situs situs di dunia maya. Upaya pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara," katanya.
Eks Dirjen Aptika Kominfo Jadi Tersangka Korupsi PDNS, Budi Arie: Itu Saya yang Laporkan
Eks Menteri Kominfo yang sekarang berubah menjadi Komdigi, Budi Arie Setiadi merespons soal penyidikan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa PDNS
